Pengamat politik menilai munculnya pasal larangan penayangan eksklusif jurnalisme investigatif dalam RUU Penyiaran pada draf terakhir mengancam kebebasan pers.
"Entah apa yang merasuk dalam diri pembuat draf RUU Penyiaran itu sampai eksplisit menyertakan diktum melarang penayangan produk jurnalisme investigatif," katanya menanggapi rencana revisi UU Penyiaran di Kabupaten Jember , Jawa Timur, Selasa malam, 14 Mei 2024.
Dosen HI FISIP Unej itu menilai bahwa sangat tidak masuk akal jika ada upaya berkedok konstitusional menyelundupkan pasal yang melarang fungsi penayangan hasil jurnalisme investigatif, karena hak publik dan nasib demokrasi serta independensi pers niscaya terancam.politik ekonomi yang sangat terusik dengan betapa tajam dan kritisnya produk jurnalisme investigatif ketika berhasil mengungkap suatu kebijakan atau persekongkolan jahat yang merugikan kepentingan publik," ujarnya.
Menurutnya, malu rasanya bangsa Indonesia yang menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia masih dihantui oleh anasir dan praktik yang potensial mengancam kualitas demokrasi. "Semua itu bertujuan untuk memenuhi hak publik atas kebenaran informasi secara komprehensif dan independen. Praktik jurnalisme Investigatif diyakini mampu memenuhi prinsip dan tujuan itu," katanya.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily mengungkapkan bahwa Ridwan Kamil lebih memilih maju untuk berlaga dalam Pilkada Jawa Barat 2024. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah saat ini menyusun rancangan APBN 2025 berbasis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pemerintahan baruNegara-negara dengan jumlah pulau terbanyak bervariasi secara luas, dan penting untuk dicatat bahwa jumlahnya dapat bergantung pada definisi pulau. Berikut daftarnya
Polisi menghentikan kasus Fiki Harman Malawa , yang jadi tersangka buntut membunuh begal di di Jalan STUD, Desa Taman Raja, Kecamatan Kuala Tungkal, Tanjab Barat.
Kebebasan Pers Jurnalisme Investigasi Demokrasi Informasi Jember Kekuasaan
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Singgung Larangan Liputan Investigasi di RUU Penyiaran, Dewan Pers Sebut Bertentangan dengan UUPenyelesaian sengketa etik jika dilakukan di luar Dewan Pers, yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan bertentangan dengan UU Pers.
Read more »
Menkominfo soal RUU Penyiaran: Jurnalistik Harus InvestigasiMenkominfo Budi Arie Setiadi mempertanyakan larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi dalam draf RUU Penyiaran.
Read more »
Wakil Ketua DPR: Jurnalisme Investigatif Tak Dilarang dalam RUU PenyiaranWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya tak akan melarang penayangan jurnalisme investigatif.
Read more »
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran dan Sebut Upaya Pembungkaman Sudah 5 Kali DilakukanDewan Pers dan seluruh komunitas pers menolak isi draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran, dinilai bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 UU Pers
Read more »
DPR Bantah Pembungkaman Pers lewat RUU PenyiaranMeski mengklaim tidak berupaya membungkam pers, DPR beranggapan dampak produk jurnalistik perlu diminimalkan.
Read more »
Ketum JMSI Ingatkan Draf RUU Penyiaran Membahayakan DemokrasiSikap tegas ditunjukkan organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dengan menolak draf RUU Penyiaran usulan DPR RI.JMSI berpandangan,
Read more »