KRPI Sebut RUU Kesehatan Berpotensi Pangkas Kewenangan Presiden |Republika Online

Philippines News News

KRPI Sebut RUU Kesehatan Berpotensi Pangkas Kewenangan Presiden |Republika Online
Philippines Latest News,Philippines Headlines
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 17 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 63%

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak akan lagi bertanggungjawab ke Presiden.

Yakni Menteri Kesehatan untuk BPJS Kesehatan dan Menteri bidang Ketenagakerjaan untuk BPJS Ketenagakerjaan."Ini berpotensi memangkas wewenang Presiden. Berdasar Undang-Undang BPJS, BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola iuran pekerja dan pemberi kerja harus berada di bawah Presiden.

Selain itu, pemerintah dan DPR perlu berkomitmen untuk tidak mengutak-atik dana amanah di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan."KRPI menilai adanya potensi dana amanah dalam pengelolaanya menjadi bermasalah. Kami khawatir dana amanah itu terindikasi seperti pada kasus ASABRI dan dana pensiun Taspen," kata Rieke.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Legislator: BPJS Kesehatan buka akses layanan kesehatan masyarakatLegislator: BPJS Kesehatan buka akses layanan kesehatan masyarakatAnggota Komisi IX DPR RI Sukamto mengatakan BPJS Kesehatan membuka akses kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan taraf kesehatannya tanpa kesulitan ...
Read more »

BPJS Ketenagakerjaan Akan Bangun Rumah Susun SewaBPJS Ketenagakerjaan Akan Bangun Rumah Susun SewaRADARSEMARANG.ID, SALATIGA - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Ini guna meningkatkan produktivitas para pekerja. Salah satunya lewat penyediaan fasilitas pemukiman yang layak, terjangkau dan dekat d
Read more »

RUU Kesehatan Berpotensi Pangkas Kewenangan PresidenRUU Kesehatan Berpotensi Pangkas Kewenangan PresidenKonfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) menyatakan sikap tegas, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Utamanya, nasib tenaga kerja dibidang kesehatan (nakes), pemangkasan kewenangan presiden, serta ancaman penyalahgunaan dana amanah di BPJS Kesehatan sebesar Rp200 triliun dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp645 triliun.
Read more »

Hukum BPJS Kesehatan dalam Islam Menurut Ustadz Khalid Basalamah: Zalim!Hukum BPJS Kesehatan dalam Islam Menurut Ustadz Khalid Basalamah: Zalim!Menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan wajib bagi setiap warga. Lalu bagaimana hukumnya dalam Islam.
Read more »

BPJS Kesehatan Pastikan Masyarakat Kota Bengkulu Terjamin Program JKNBPJS Kesehatan Pastikan Masyarakat Kota Bengkulu Terjamin Program JKNKomitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya terus ditunjukkan, salah satunya dengan mendaftarkan masyarakat kurang...
Read more »

Portabilitas JKN Buat Peserta BPJS Kesehatan Bisa Akses Layanan di Mana SajaPortabilitas JKN Buat Peserta BPJS Kesehatan Bisa Akses Layanan di Mana SajaProses layanan peserta JKN bisa dilakukan di seluruh Indonesia, tidak bergantung pada domisili peserta saat ini.
Read more »



Render Time: 2025-03-15 01:38:03