Komisioner KPU Idham Holik menyebut proses penetapan jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 saat ini masih dalam proses legal drafting.
KPU menyebut jadwal dan aturan tentang Pilkada 2024 serentak masih menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pilkada diterbitkan.
"Rancangan tahapan sudah dibuat. Nanti pasca terbitnya Perppu atau diundangkannya Perppu tersebut, KPU akan segera menyampaikan surat permohonan konsultasi peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan serentak nasional kepada DPR atau kepada pembentuk UU," ujarnya.Wacana pelaksanaan Pilkada dipercepat lewat Perppu diungkap sejumlah anggota Komisi II DPR.
Pertama, antisipasi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Tito mengatakan harus sudah ada kepastian paling lambat 1 Januari 2025 kepala daerah hasil Pilkada 2024 sudah dilantik.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPU Ancam Sanksi Parpol Tak Usung Capres-Cawapres 2024KPU mewanti-wanti ancaman sanksi bagi setiap parpol yang tidak ikut mengusung capres-cawapres pada pemilu 2024.
Read more »
Hari Ini, KPU Undang Parpol Bahas Teknis Pendaftaran Bakal Capres-Cawapres 2024Parpol yang diundang adalah parpol yang memenuhi syarat mengusung capres-cawapres.
Read more »
Ketua KPU: PKPU Pencalonan Capres-Cawapres 2024 Sudah SahKetua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan PKPU bisa dinyatakan sah apabila aturan tersebut sudah ditandatangani oleh lembaga yang berwenang.
Read more »
Jelang Pemilu 2024, KPU Bantul: 295 Orang Ajukan Pindah MemilihBerita Jelang Pemilu 2024, KPU Bantul: 295 Orang Ajukan Pindah Memilih terbaru hari ini 2023-10-11 10:12:29 dari sumber yang terpercaya
Read more »
KPU pastikan kesiapan logistik Pemilu 2024 selesai tepat waktuKetua KPU RI Hasyim Asy&39;ari memastikan bahwa kesiapan logistik Pemilu 2024 akan selesai tepat waktu sesuai yang telah disepakati ...
Read more »
KPU Ingatkan Sanksi Keras jika Partai Tidak Mendaftarkan Bakal Calon Presiden di Pilpres 2024 - Jawa PosSanksi yang akan diberikan adalah partai tersebut tidak akan diperbolehkan ikut dalam pemilu yang akan datang atau Pemilu 2029.
Read more »