BPJT mulai menindaklanjuti rekomendasi KPK untuk menghindari potensi korupsi proyek-proyek tol era Jokowi.
- menyusun kebijakan perencanaan jalan tol secara lengkap dan menetapkannya melalui Keputusan Menteri PUPR
- mengevaluasi pemenuhan kewajiban Badan Usaha Jalan Tol serta meningkatkan kepatuhan pelaksanaan ke depan"Selebihnya rekomendasi KPK untuk perbaikan tata kelola pengusahaan jalan tol," kata Koentjahjo.
KPK melihat, masih terdapat beberapa permasalahan mulai dari proses persiapan, pelelangan, pendanaan, konstruksi, operasi pemeliharaan hingga pengambilalihan konsesi. Tercatat dari 201 Proyek Strategis Nasional sebanyak 54 diantaranya merupakan proyek jalan tol. Ghufron berpesan agar Kementerian PUPR dapat memperbaiki tata kelola penyelenggaraan jalan tol di Indonesia.
"Kajian ini menemukan titik-titik mana saja yang perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya. Ketika dua poin ini dijalankan, harapannya tidak ada titik rawan korupsi," kata Ghufron.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Endus Potensi Korupsi Proyek Jalan Tol, BPJT Langsung EvaluasiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus ada indikasi korupsi dari proyek jalan tol sejak 2016
Read more »
KPK: Menteri PUPR Mau Copot 5 Pejabat BPJT Rangkap Komisaris Perusahaan TolMenurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan hal ini dapat memicu konflik kepentingan dan risiko korupsi.
Read more »
KPK Lapor Menteri PUPR: Ada 5 Pegawai BPJT Jadi Komisaris Perusahaan TolDeputi Bidang Penindakan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengungkap ada lima orang pegawai BPJT merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan jalan tol.
Read more »
Proyek Tol Jokowi Potensi Rugikan Negara, KPK Bongkar DatanyaKPK membuka berbagai masalah proyek tol zaman Jokowi, ada potensi kerugian negara, ada apa saja?
Read more »
KPK Sebut Eks Bupati Sidoarjo Terima Gratifikasi Rp 15 M, Kedok Hadiah UltahSaiful Ilah, mantan Bupati Sidoarjo kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia tersangkut kasus gratifikasi senilai Rp 15 miliar.
Read more »
Yudi Purnomo Sebut 'Geng' Rafael Alun Bisa Hilangkan Bukti Korupsi, Minta KPK GercepMantan pegawai KPK, Yudi Purnomo meminta KPK cepat menaikkan status kasus Rafael Alun menjadi penyidikan. Sebab dikhawatirkan pihak terkait hilang barang bukti atau kabur
Read more »