KPK ungkapkan sebagian besar instansi pemerintah kini mulai menggunakan katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa, bahkan hingga yang terkecil dalam rangka transparansi penggunaan anggaran.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Pahala mengatakan salah satu pendorong diterapkan e-katalog itu adalah Survei Penilaian Integritas kini telah memasuki tahun ketiga. Lebih lanjut Pahala mengatakan para responden SPI adalah para aparatur sipil negara dan kontraktor yang pernah terlibat dalam program pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan dalam kurun waktu setahun terakhir, sehingga akurasinya bisa lebih dipertanggungjawabkan. Pada tahun ketiga ini nilai SPI secara nasional tercatat mencapai 71,9 persen.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Praperadilan Hasbi Hasan Ditolak HakimGugatan praperadilan Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (Sekma), Hasbi Hasan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditolak.
Read more »
KPK Lantik 66 Anggota Baru, Semuanya Eks JaksaSebanyak 66 penyelidik baru di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan latar belakang anggota kejaksaan telah dilantik.
Read more »
Article headlineGELORA.CO -Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam kasus tra...
Read more »
Article headlineGELORA.CO - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil...
Read more »
KPK Pantau Ketat LHKPN Bea Cukai dan Pajak!LHKPN milik Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Aparat Penegak Hukum bakal dipantau ketat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Read more »