KPK Minta Pemerintah Tak Jadikan Bansos Modus Politik Uang, Sarankan Penyaluran Lewat Pos atau Bank

Philippines News News

KPK Minta Pemerintah Tak Jadikan Bansos Modus Politik Uang, Sarankan Penyaluran Lewat Pos atau Bank
Philippines Latest News,Philippines Headlines
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 63%

KPK meminta kepada pemerintah untuk mengantisipasi potensi tindak pidana korupsi dan politik uang pada pembagian bantuan sosial (bansos).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu . KPK meminta kepada pemerintah untuk mengantisipasi potensi tindak pidana korupsi dan politik uang pada pembagian bantuan sosial .

Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu . Pihaknya, lanjut dia, telah memberikan rekomendasi mengenai hal tersebut. Di mana penyaluran bansos wajib menggunakan data valid. "Sesuai dengan rekomendasi KPK, bahwa bansos harus disalurkan berdasar data yang valid dan mutakhir, Bansos bukan berupa barang tapi berupa uang dan uangnya disalurkan melalui kantor pos/bank," jelasnya, dilansir dari kanalInsan KPK jaga netralitas

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PDPI Minta Pemerintah Batasi Penggunaan Vape atau Rokok ElektrikPDPI Minta Pemerintah Batasi Penggunaan Vape atau Rokok ElektrikPerhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) meminta pemerintah segera menerbitkan aturan yang membatasi penggunaan vape atau rokok elektrik. Karena jika tidak, vape bakal menjadi "bom waktu masalah kesehatan" dalam 10 atau 15 tahun mendatang.
Read more »

Pemerintah Kabupaten Solok Minta ASN Jaga Netralitas dalam Pemilu 2024Pemerintah Kabupaten Solok Minta ASN Jaga Netralitas dalam Pemilu 2024Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya tetap menjaga netralitas dalam pemilihan umum (Pemilu) yang akan digelar pada 2024 ini.
Read more »

KPK Minta Fatwa ke MA Terkait Kelanjutan Kasus Lukas EnembeKPK Minta Fatwa ke MA Terkait Kelanjutan Kasus Lukas EnembeBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
Read more »

Nawawi tegaskan KPK tak akan berhenti kejar Harun MasikuNawawi tegaskan KPK tak akan berhenti kejar Harun MasikuKetua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menegaskan penyidik lembaga antirasuah tidak akan berhenti memburu Harun ...
Read more »

Kampanye Tak Lazim, Caleg PKS Fahrizal Zain Minta MaafKampanye Tak Lazim, Caleg PKS Fahrizal Zain Minta MaafJPNN.com : Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil VIII dari PKS, Fahrizal Zain memiliki cara yang tidak lazim dalam berkampanye.
Read more »

Tak Terima Gibran Dituding Tak Beretika, Pendukung: Ini Playing Victim!Tak Terima Gibran Dituding Tak Beretika, Pendukung: Ini Playing Victim!Pendukung Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) tampaknya tidak terima jika Gibran disebut tidak beretika saat debat cawapres.
Read more »



Render Time: 2025-02-26 12:52:49