KPK: Kepatuhan LHKPN nasional capai 97,64 persen

Philippines News News

KPK: Kepatuhan LHKPN nasional capai 97,64 persen
Philippines Latest News,Philippines Headlines
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 24 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 78%

KPK mencatat kepatuhan penyelenggara negara dalam mengisi LHKPN tahun pelaporan 2022, secara nasional mencapai 97,64 persen.

Pahala juga menyebut salah satu yang membuat penyebab sebuah institusi tidak mencapai tingkat kepatuhan 100 adalah adanya wajib lapor yang pensiun tanpa mengisi LHKPN.

Pada kementerian tercatat 77.719 penyelenggara negara sudah mengisi LHKPN dan 717 penyelenggara negara yang belum menyerahkan LHKPN. Selanjutnya Legislatif Pusat mempunyai tingkat kepatuhan 74,62 persen dengan 721 wajib lapor, tercatat 538 telah mengisi LHKPN dan 183 belum mengisi LHKPN. Pemerintah Kabupaten/Kota mencatatkan tingkat kepatuhan 97,30 persen dengan 112.218 wajib lapor, tercatat 109.188 orang telah melapor dan 3.030 orang belum melaporkan LHKPN.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

antaranews /  🏆 6. in İD

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KPK: Sekitar 1.500 Pejabat Lapor LHKPN Tanpa Surat Kuasa agar Tidak Bisa DicekKPK: Sekitar 1.500 Pejabat Lapor LHKPN Tanpa Surat Kuasa agar Tidak Bisa Dicek'Ada sekitar 1.500 orang yang model begitu dan itu pejabat top semua,' kata Pahala.
Read more »

KPK Sebut 7 Kementerian Belum 100% Sampaikan LHKPN, Mana Saja?KPK Sebut 7 Kementerian Belum 100% Sampaikan LHKPN, Mana Saja?Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, masih ada tujuh kementerian yang penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) belum 100%.
Read more »

Komisi III DPR RI sebut akan panggil KPK terkait kisruhKomisi III DPR RI sebut akan panggil KPK terkait kisruhDPR akan panggil KPK untuk meminta klarifikasi terkait berbagai kisruh yang belakangan terjadi, termasuk soal Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang melakukan komunikasi dengan seorang pejabat di Kementerian ESDM Idris Sihite.
Read more »

KPK Beberkan Peran 10 Tersangka Kasus Suap Pembangunan Jalur Kereta ApiKomisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan peran dari 10 tersangka kasus suap pembangunan jalur kereta api.
Read more »

KPK Tetapkan 10 Tersangka Dugaan Suap Pembangunan Jalur Kereta ApiKomisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan 10 tersangka kasus suap proyek Pembangunan jalur kereta api.
Read more »

Ada 6 Laporan Soal KPK, Ini yang Bakal Dilakukan Polda Metro JayaAda 6 Laporan Soal KPK, Ini yang Bakal Dilakukan Polda Metro JayaPolda Metro Jaya mengklaim akan menindaklanjuti seluruh laporan yang diterima pihaknya perihal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Read more »



Render Time: 2025-03-20 02:43:57