KPK menduga, uang korupsi yang diterima Bupati Meranti Muhammad Adil untuk modal maju di Pilgub Riau 2024 mendatang. - Halaman 1
untuk modal politik maju dalam Pilgub Riau 2024 mendatang. Uang hasil korupsi itu juga dipergunakan Muhammad Adil untuk operasional pribadinya.
"Di antaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik, dan rencana pencalonan MA untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau pada 2024," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat malam.Pertama , terkait pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya. Anggaran yang dipotong yakni bersumber dari uang persediaan dan ganti uang persediaan sebesar 5% sampai 10%.Setoran UP dan GU berbentuk tunai kemudian diberikan ke Fitria Nengsih selaku Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti. Fitria disebut sebagai orang kepercayaan Adil.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK: Bupati Meranti Minta Setoran ke SKPD untuk Operasional Kegiatan Politik Pilgub RiauSalah satu kasus yang menjerat Muhammad Adil (MA) yakni meminta uang setoran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kepentingannya maju di Pilgub Riau.
Read more »
Bupati Meranti Kena OTT KPK, Wabub: Informasi yang Beredar BegituWakil Bupati Kepulauan Meranti, Asmar mengaku belum mengetahui pasti terkait penangkapan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil
Read more »
OTT Bupati Meranti, KPK juga Tangkap Puluhan Pejabat Pemkab dan SwastaDalam OTT Bupati Meranti Muhammad Adil, KPK menyatakan juga menangkap puluhan pejabat Pemkab Meranti dan swasta
Read more »
KPK Jaring Puluhan Pejabat Strategis dalam OTT Bupati MerantiDalam OTT Bupati Meranti KPK turut mengamankan puluhan pejabat strategis di Pemkab Kepulauan Meranti.
Read more »
OTT Bupati Kepulauan Meranti, Sejumlah Ruangan Di Kantor Bupati Disegel KPKSejumlah ruangan di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Riau disegel penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Read more »