KPK masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang.
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang dengan memanggil sejumlah saksi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan salah satu materi yang didalami pada pemeriksaan tersebut adalah aliran dana berkedok tunjangan hari raya.Ali mengatakan pemeriksaan saksi tersebut dilakukan pada Senin, 17 April 2023, dengan memeriksa dua orang saksi.
Ia menjelaskan Yadi Robby juga diperiksa soal peredaran uang dalam pengadaan tanah di Pulogebang tersebut.“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya anatara lain terkait dengan aliran uang dalam proses pengusulan dan pembahasan PMD Pemda DKI Jakarta untuk Perumda Sarana Jaya dalam pengadaan tanah di Pulogebang,” kata Ali.Sebelumnya KPK telah memeriksa lima mantan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kasus Tanah Pulogebang, Eks Anggota DPRD DKI Ruslan Amsyari Dipanggil KPKPemanggilan kali ini bukan pemeriksaan pertama bagi Ruslan. Sebelumnya, politisi Hanura tersebut juha telah dipanggil pada 22 Februari 2023.
Read more »
KPK Dalami Modus Manipulasi Barang dan Jasa di Kasus Wali Kota BandungKPK bakal mendalami dugaan modus pengurangan kualitas barang dan jasa pada kasus suap pengadaan CCTV dan jasa internet Proyek Bandung Smart City.
Read more »
Bupati Meranti Agunkan Aset Pemkab ke Bank, KPK: Akan Kami DalamiKPK menyatakan masih akan mendalami informasi terkait tindakan Bupati Meranti Muhammad Adil mengagunkan aset daerahnya ke bank.
Read more »
KPK Dalami Suap Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Termasuk Potensi Motif Pembiayaan PolitikKPK mendalami adanya motif politik dalam kasus suap Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Proyek lainnya juga akan ditelusuri.
Read more »
Berkaca dari Kasus Bupati Meranti dan Walkot Bandung, KPK Dalami Potensi Korupsi di Sistem e-KatalogAli Fkri mengaku KPK mendalami potensi korupsi di sistem digital atau e-katalog pengadaan barang dan jasa di pemerintah-pemerintah daerah.
Read more »
KPK Dalami Potensi Mark Up Pengadaan CCTV dan Jaringan Internet di BandungKPK membuka kemungkinan mark up atau penggelembungan dana proyek pengadaan CCTV dan pengadaan jasa internet untuk layanan digital Bandung smart city.
Read more »