Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyetujui jika pasal 425 pada RUU Kesehatan mengenai BPJS bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dihapuskan.
Liputan6.com, Jakarta Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyebut bahwa Hal ini diketahui setelah Timboel Siregar berdialog dengan Menkes Budi Gunasi di kediamannya pada Kamis .
“Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik,” terang Timboel. Timboel menjelaskan jika Menkes hanya butuh koordinasi saja. “Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara Menteri dan BPJS,” imbuh Timboel.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menkes Budi Gunadi Sadikin Tegaskan BPJS Tetap di Bawah PresidenMenkes Budi Gunadi Sadikin setuju jika pasal 425 pada RUU Kesehatan mengenai BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dihapuskan.
Read more »
Akui Gagal Melobi BPJS Kesehatan Agar Menanggung Biaya Medical Check Up, Menkes Budi: Takut TekorBerikut alasan Menkes Budi Gunadi Sadikin belum juga berhasil melobi BPJS Kesehatan mengenai Medical Check Up
Read more »
BPJS Buka Suara Respons Viral Nakes Joget Bandingkan Layanan Pasien BPJS Vs UmumBPJS Kesehatan buka suara merespons video viral tenaga kesehatan (nakes) joget membandingkan layanan pasien BPJS Vs Umum.
Read more »
7 Tanggapan PDIP hingga MPR RI Usai Anies Baswedan Sebut Ada Menko yang Ingin Ubah Konstitusi IndonesiaBakal calon presiden (capres) Anies Baswedan menyebut ada Menteri Koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia.
Read more »
Jumpa Megawati di Istana, Jokowi Mengaku Beri Pandangan soal Capres 2024Presiden Jokowi mengaku beri pandangan soal calon presiden 2024 pada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Read more »
Heru Budi Minta Apjatel Sanksi Operator Jaringan Utilitas di Jakarta yang BandelPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) memberikan sanksi kepada perusahaan operator jaringan utilitas di Ibu Kota yang bandel.
Read more »