Komnas Perempuan meminta KPU segera merevisi aturan yang mengancam keterwakilan perempuan di parlemen.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang meminta Komisi Pemilihan Umum segera merevisi aturan yang mengancam keterwakilan perempuan di parlemen.
Padahal, lanjutnya, KPU periode lalu sudah menunjukkan keberpihakan terhadap pentingnya keterwakilan perempuan melalui PKPU No. 20/2018. Oleh sebab itu, KPU periode ini diharapkan melanjutkan semangat pendahulunya bukan malah sebaliknya. "Kami berharap bahwa Bawaslu mengawasi dan memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memastikan keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif," tutupnya.
"Kami sepakat untuk dilakukan sejumlah perubahan dalam PKPU 10/2023 terutama yang berkaitan dengan cara penghitungan 30 persen jumlah bakal anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota perempuan di setiap dapil [daerah pemilihan]," jelas Hasyim saat memberikan keterangan pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu .
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Puan Dorong KPU Segera Revisi Aturan yang Ancam Keterwakilan Perempuan di ParlemenPuan Maharani mendorong KPU segera merevisi aturan yang mengancam keterwakilan perempuan di parlemen.
Read more »
Komnas Perempuan Sebut KDRT Menjadi Kasus Terbanyak yang Dilaporkan - Jawa PosKDRT menjadi masalah yang paling banyak dilaporkan pada Komnas Perempuan maupun ke lembaga pengada pelayanan.
Read more »
Komnas Perempuan Dorong Parpol Bentuk Mekanisme Pencegahan KDRT bagi KadernyaDi sisi lain, Komnas Perempuan juga berharap agar proses hukum dilanjutkan dan pemulihan hak korban bisa diberikan.
Read more »
Puan Minta PKPU Keterwakilan Perempuan Dikaji UlangKetua DPR RI Puan Maharani ikut angkat suara soal polemik peraturan keterwakilan perempuan.
Read more »
Viral Kasus-Kasus KDRT, Puan Pertanyakan Peran Pemerintah |Republika OnlinePuan minta aparat penegak hukum melakukan respons cepat penindakan para pelaku.
Read more »
Fakta dari Kode 00 Hasil Temuan KPU - Jawa PosNarasi dan klaim palsu mulai menyerang instansi penyelenggara pemilu. Informasi tersebut menyebar dengan menggunakan potongan video pemenang
Read more »