Komnas HAM Sumbar: Pemerintah Harus Netral Sikapi Beda Jadwal Sholat Id

Philippines News News

Komnas HAM Sumbar: Pemerintah Harus Netral Sikapi Beda Jadwal Sholat Id
Philippines Latest News,Philippines Headlines
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 12 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 8%
  • Publisher: 63%

Pemerintah akan melanggar HAM jika paksakan jadwal sholat Id harus sama dengannya.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Provinsi Sumtera Barat mengatakan Pemerintah harus bersikap netral terkait perbedaan jadwal pelaksanaan sholat Idul Fitri. Berdasarkan metode hisab, Muhammadiyah menetapkan bahwa 1 Syawal 1444 H jatuh pada Jumat, 21 April 2023.

"Sikap Pemerintah harus netral, itu yang disebut dengan kewajiban pemerintah dalam bentuk menghormati hak-hak warga negara," kata Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Sumbar Sultanul Arifin di Padang, Kamis .

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Komnas HAM: Pemerintah harus netral sikapi warga beda jadwal Shalat IdKomnas HAM: Pemerintah harus netral sikapi warga beda jadwal Shalat Id'Sikap pemerintah harus netral, itu yang disebut dengan kewajiban pemerintah dalam bentuk menghormati hak-hak warga negara,' kata Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Sumbar Sultanul Arifin.
Read more »

TNI Siaga Tempur di Papua, Komnas HAM Ingatkan soal Prinsip Kehati-hatianTNI Siaga Tempur di Papua, Komnas HAM Ingatkan soal Prinsip Kehati-hatianKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merespons peningkatan status operasi TNI menjadi siaga tempur di daerah tertentu di Papua.
Read more »

Komnas HAM Ingatkan Hal Ini Soal Operasi Siaga Tempur di PapuaKomnas HAM Ingatkan Hal Ini Soal Operasi Siaga Tempur di PapuaKomnas HAM Papua menanggapi status siaga tempur yang diberlakukan saat operasi pembebasan pilot Susi Air yang disandera KKB.
Read more »

Komnas HAM Minta TNI-Polri Cegah Bertambahnya Korban dalam Misi Penyelamatan Pilot Susi AirKomnas HAM Minta TNI-Polri Cegah Bertambahnya Korban dalam Misi Penyelamatan Pilot Susi AirKetua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro meminta jajaran TNI-Polri tetap mengedepankan kehati-hatian dalam misi penyelamatan Pilot Susi Air Captain Philips M yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Read more »

Komnas HAM Desak TPNPB-OPM Bebaskan Pilot Susi Air karena Tak Ada Kaitannya dengan Persoalan PapuaKomnas HAM Desak TPNPB-OPM Bebaskan Pilot Susi Air karena Tak Ada Kaitannya dengan Persoalan PapuaKomnas HAM mendesak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) segera membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Marthens.
Read more »

Status Siaga Tempur di Papua, Komnas HAM: Keamanan Warga Sipil Harus DijaminStatus Siaga Tempur di Papua, Komnas HAM: Keamanan Warga Sipil Harus Dijamin TempoNasional
Read more »



Render Time: 2025-04-10 14:07:20