Komite Pengawas Perpajakan perlu mendorong reformasi administrasi perpajakan dengan tegas dan independepen. Permasalahan utama, seperti celah birokrasi yang korup dan penertiban konsultan pajak nakal, perlu dituntaskan. Ekonomi AdadiKompas
T. Arsono menjelaskan, ketidakprofesionalan fiskus dan birokrasi yang buruk sangat merugikan masyarakat karena dapat menimbulkanMenurut dia, dua hal tersebut terjadi karena masih ditemukannya oknum fiskus yang berani menafsirkan peraturan perpajakan secara sembarangan untuk kepentingan dirinya. Hal tersebut terjadi karena para fiskus dikejar target penerimaan.
Permasalahan lain yang dijumpai terkait pengajuan keberatan terkait pajak. Dalam proses mengajukan keberatan, WP yang tidak setuju dengan hasil temuan tim pemeriksa pajak dari Kantor Pelayanan Pajak ataupun kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan ketidaksetujuannya kepada Tim Pemeriksa Quality Assurance untuk diperiksa lebih lanjut.
”Pola keluarga bapak melindungi anak, lalu kakak melindungi adiknya. Itu yang kami rasakan. Perlu ada perubahan struktur agar tim QA ini memiliki independensi yang kuat,” ucapnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ditjen Pajak Keluar dari Kemenkeu, Komwasjak: Risikonya TinggiKomite Pengawas Perpajakan atau Komwasjak menjawab adanya usulan Ditjen Pajak pisah dari Kementerian Keuangan.
Read more »
Mengenal Komisi Pengawas Perpajakan, Apa Tugas dan Fungsinya?Komwasjak menggelar diskusi dengan masyarakat bertajuk Komwasjak Mendengar di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Rabu (12/4/2024).
Read more »
Kasus Rafael Alun Coreng DJP, Komisi Pengawas Pajak Bisa Apa?Komisi Pengawas Perpajakan (Komwasjak) buka suara soal kasus yang terjadi pada Rafael Alun. Simak penjelasannya:
Read more »
Mayjen (Purn) Saurip Kadi Datangi Komisi III DPR, Ceritakan Permasalahan di Apartemen GCMSejumlah pemilik dan penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas (GCM), Jakarta Pusat (Jakpus) mendatangai Komisi III DPR RI pada Senin, 10 April 2023.
Read more »
Komisi III DPR: Penjelasan Sri Mulyani Soal Transaksi Rp349 Triliun Sudah Menjawab Permasalahan!Wihadi Wiyanto mengatakan alasannya karena di rapat sebelumnya Menkeu Sri Mulyani sudah menjelaskan dengan gamblang dan jelas terkait perbedaan-perbedaan...
Read more »
Polemik Rp349 miliar, Komisi III DPR Kembali Gelar Rapat dengan Komite Koordinasi Nasional TPPUHari ini, Komisi III kembali gelar RDPU membahas transaksi mencurigakan Rp349 miliar.
Read more »