Revisi tersebut dilakukan karena undang-undang yang ada dianggap belum memberikan cukup ruang bagi pertumbuhan pariwisata.
Pantai Pangandaran, Jawa Barat, menjadi salah satu pilihan wisatawan menikmati libur panjang khususnya pada libur Iduladha 2023. - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng, mengumumkan bahwa saat ini mereka sedang merevisi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Agustina menambahkan bahwa dalam revisi undang-undang nantinya akan ditentukan apakah pengelolaan pariwisata akan diserahkan kepada sektor swasta, dengan negara hanya berperan sebagai penyelenggara tanpa membiayai, atau sebaliknya. "Kami juga akan mengundang para pakar, baik di bidang ekonomi makro yang dapat menghitungnya, maupun ahli-ahli yang memahami perhitungan dampak pengeluaran dan pendapatan per kapita masyarakat dalam satu sisi tertentu," jelasnya.
"Masih memakan waktu yang lama karena hal ini melibatkan banyak sektor swasta dan mungkin akan mengurangi belanja negara serta beberapa kewenangan negara," katanya.Agustina juga menambahkan bahwa dengan adanya revisi undang-undang tersebut, ia optimis bahwa pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata akan meningkat.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Soal Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Yusuf Lakaseng: Dana Desa yang Perlu DitingkatkanPartai Perindo turut memberikan tanggapannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa). Partai Persatuan...
Read more »
Proyek BTS 4G adalah Amanat Undang-Undang | SATU MEJA THE FORUMHenry Subiakto, mengatakan bahwa proyek BTS (Base Transceiver Station) 4G merupakan proyek yang sudah lama ada.
Read more »
Rapat Pembahasan Revisi UU ITE Tertutup, Ini Dalih Komisi I DPR |Republika OnlineKomisi I DPR menargetkan pembahasan revisi UU ITE rampung satu pekan ke depan.
Read more »
Anggaran Kesehatan RI Lebih Rendah dari Negara Tetangga, Ekonom Bicara RisikonyaIndef mengkhawatirkan penghapusan wajib anggaran dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan akan berdampak kepada target pembangunan.
Read more »
Profil Habiburokhman, Pimpinan Komisi III Pengganti Mendiang Desmond MahesaAnggota Komisi III DPR RI Habiburokhman resmi mengemban posisi wakil ketua Komisi III DPR RI.
Read more »