Komisi X DPR: Pengelolaan Museum Belum Jadi Isu Utama, Nih Buktinya

Philippines News News

Komisi X DPR: Pengelolaan Museum Belum Jadi Isu Utama, Nih Buktinya
Philippines Latest News,Philippines Headlines
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 21 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 59%

Kasus kebakaran museum nasional menjadi bukti jika pengelolaan museum sebagai penyimpanan artefak sejarah Indonesia belum menjadi arus utama.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menanggapi kasus kebakaran Museum Nasional yang memicu keprihatinan banyak kalangan.

Huda menyatakan sangat prihatin dengan kejadian kebakaran Museum Nasional. Sebagai objek vital, sistem pengamanan Museum Nasional harus kelas I sehingga bisa mengantisipasi berbagai ancaman baik kerusakan maupun kehilangan termasuk peristiwa kebakaran.Kebakaran ini menghanguskan sedikitnya enam ruang Gedung A yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pameran berbagai artefak prasejarah Indonesia.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Museum Nasional Terbakar, Ketua AMI Dorong DPR dan Pemerintah Bahas RUU PermuseumanMuseum Nasional Terbakar, Ketua AMI Dorong DPR dan Pemerintah Bahas RUU PermuseumanPutu mengatakan ruang lingkup pengaturan pengelolaan museum di Indonesia perlu diatur secara komprehensif.
Read more »

Komisi IV DPR Dorong Pemerintah Gencarkan Sosialisasi PSRKomisi IV DPR Dorong Pemerintah Gencarkan Sosialisasi PSRMasih banyak masyarakat yang enggan dan takut untuk mengikuti Program PSR ini. Data dari Kementerian Pertanian, secara nasional, hanya ada sekitar 30.000 hektare PSR baru di tahun 2023.
Read more »

Komisi X DPR Dorong Tenaga Kependidikan Diangkat Jadi PPPKKomisi X DPR Dorong Tenaga Kependidikan Diangkat Jadi PPPKPermenPAN-RB Nomor 158 tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja belum memasukkan nomenklatur tenaga kependidikan.
Read more »

Tidak Direspon Menpan RB, PTTI Lapor ke Pimpinan Komisi II DPRTidak Direspon Menpan RB, PTTI Lapor ke Pimpinan Komisi II DPR'Menurut kami, Kepmenpan No 571 ini sangat diskriminatif karena hanya mengakomodir peserta Eks THK II dan Non-ASN internal instansi.'
Read more »



Render Time: 2025-03-05 01:18:17