Komisi X DPR RI mengajak Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dalam kebijakan 2024 dan tahun mendatang terkait standardisasi dan akreditasi perpustakaan, ...
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian Komisi X DPR RI mengajak Perpustakaan Nasional dalam kebijakan 2024 dan tahun mendatang terkait standardisasi dan akreditasi perpustakaan, diarahkan ke Kalimantan Timur karena daerah ini sudah menjadi lokasi pindahnya Ibu Kota Nusantara .
775 perpustakaan, 220 atau 7,92 persen diantaranya telah lulus akreditasi, atau sudah memiliki sertifikat akreditasi yang diterbitkan Perpusnas, baik perpustakaan yang dikelola provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, maupun perpustakaan sekolah.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi II DPR Tegur KPU Terkait Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju PilkadaKomisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya telah menegur Komisi Pemilihan Umum.
Read more »
Anggota DPR ingatkan Perpusnas perbanyak buku di perpustakaan daerahAnggota Komisi X DPR RI Nuroji menyarankan pemerintah memperbanyak jumlah dan jenis buku di perpustakaan-perpustakaan daerah serta desa, demi meningkatkan ...
Read more »
DPRD Dan Pj Gubernur Kaltim Evaluasi Program Beasiswa KaltimPenjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Beasiswa Kalimantan Timur di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Kaltim
Read more »
KPU Kaltim luncurkan tahapan Pilgub Kaltim dimeriahkan grup band KotakKomisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur(Kaltim) menjadwalkan peluncuran tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) tahun 2024 dengan ...
Read more »
Komisi II DPR: Kampanye Pejabat Negara Harus Diatur Ulang Dalam Revisi UU PemiluWakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menilai, pendapat hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar perjalanan dinas pejabat negara diatur ulang supaya tidak berhimpitan dengan jadwal kampanye layak ditindaklanjuti.
Read more »
Pimpinan Komisi II DPR: UU Pemilu harus direvisi mencakup tiga halWakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) harus dilakukan revisi ...
Read more »