Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan RUU Kesehatan akan dibahas bersama pemerintah. Dia mengatakan hal itu keputusan dari Bamus DPR.
Menurutnya, partisipasi aktif dari publik akan bisa membawa transformasi positif terhadap upaya membangun ekosistem sektor kesehatan yang baik di Indonesia.
"Termasuk bagaimana kita menciptakan tenaga kesehatan berkualitas dan memastikan jumlah dokter umum ataupun spesialis untuk bisa melayani Indonesia," katanya.Seperti diketahui, draf RUU Kesehatan telah diserahkan DPR ke pemerintah untuk dibahas bersama. Secara resmi, proses partisipasi publik dimulai untuk menghimpun masukan dan aspirasi masyarakat.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota DPR: RUU Kesehatan Dibahas Komisi IX, Tepis Dugaan KongkalikongAnggota DPR ini mengatakan pimpinan DPR telah menugaskan untuk bahas RUU Kesehatan. Penugasan ini sekaligus tepis anggapan kongkalikong pemerintah dan DPR.
Read more »
Pimpinan DPR Tugaskan Komisi IX Bahas RUU Kesehatan, Uni Irma Singgung CiptakerAnggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyatakan sudah seharusnya pihaknya membahas rancangan undang-undang (RUU) Kesehatan.
Read more »
RUU Kesehatan Tak Lagi Dibahas Baleg, Diserahkan ke Komisi IX DPR RI“Adanya partisipasi dari publik dan para pemangku kepentingan tentunya akan membuat pembahasan RUU ini semakin mendekati harapan publik,” imbuh dia.
Read more »
?Uni Irma: Pembahasan RUU Kesehatan di Komisi IX Menepis Dugaan KongkalikongAnggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyambut positif penugasan kepada komisinya untuk membahas RUU Kesehatan, bukan di baleg seperti RUU Ciptaker.
Read more »
RUU PPRT Resmi Menjadi Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPRRancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT resmi menjadi RUU usul inisiatif DPR.
Read more »
Mandek 19 Tahun, Pembahasan RUU PPRT jadi Undang-undang DilanjutSetelah disahkan di rapat paripurna DPR, RUU PPRT akan dibahas bersama DPR dan pemerintah, untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang.
Read more »