Anggota Komisi II sebut penghapusan tenaga honorer jadi simalakama pemerintah
jangan hanya sebatas angin surga jelang Pemilu 2024. Karena itu, ia meminta Menteri Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Abdullah Azwar Anas, untuk segera merealisasikan permintaan presiden untuk tak melakukan penghapusan tenaga honorer.
Dia menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014, PP Nomor 49 Tahun 2018 menjadi buah simalakama bagi pemerintah pusat. Di mana pada pasal 96 dinyatakan bahwa PPK dan pejabat lain dilarang untuk melakukan pengangkatan di luar Non ASN dan P3K. “Validitasnya sampai detik ini saya katakan juga belum pas. Walaupun Bapak mengatakan 2,3 juta orang lebih ," jelas dia.
Dia menyampaikan, pemerintah sangat serius untuk melakukan penataan sumber daya manusia . Sebab, Anas menjelaskan, kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintahan dia sebut sangat signifikan. Dalam tindak lanjut penanganan tenaga non-ASN, dukungan semua pihak dalam penanganan tenaga non-ASN menjadi keniscayaan agar iklim birokrasi tetap baik.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua Komisi III Dukung Satgas TPPU: Kita Tuntaskan!Anggota Komisi III permasalahkan anggota satgas yang berasal dari lembaga bermasalah
Read more »
DPR: Rencana Pembatalan Penghapusan Tenaga Honorer Jangan Hanya Angin SurgaDPR meminta MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas, untuk segera merealisasikan permintaan Presiden untuk tidak melakukan penghapusan tenaga honorer itu.
Read more »
Anggota Komisi XI DPR Dukung Langkah Jokowi Hilirisasi Sektor SDAAnggota Komisi XI DPR RI, Andi Achmad Dara, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan percepatan kebijakan hilirisasi di sektor Sumber Daya Alam
Read more »
Anggota Komisi III DPR Minta Ada Pansus Bongkar Transaksi Janggal Kemenkeu, Ini AlasannyaAnggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menuturkan, kalau ada panitia khusus (pansus), pihaknya dapat mengawal untuk bongkar kasus transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Read more »
Anggota Komisi III DPR Bandingkan Kasus TPPU di Kemenkeu dengan Ratna SarumpaetAnggota Komisi III DPR Bandingkan Kasus TPPU di Kemenkeu dengan Ratna Sarumpaet TempoNasional
Read more »
Polemik Pemecatan Endar Priantoro, Anggota Komisi III Harap Cicak Versus Buaya Tidak TerulangTaufik Basari mengatakan Kapolri dan pimpinan KPK perlu duduk bersama membahas jalan keluar dari polemik pencopotan Endar Priantoro.
Read more »