JPNN.com : Komisi II DPR RI dan KemenPAN-RB menyepakati PPK dan pejabat lainnya dilarang mengangkat tenaga non-ASN.
jpnn.com - JAKARTA - Rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu menghasilkan beberapa kesimpulan.
"Komisi II DPR dan Kementerian PAN-RB menyepakati bahwa pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lainnya, dilarang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sebagaimana amanat Pasal 65 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu .
Komisi II DPR, lanjut Doli, mendukung KemenPAN-RB menyediakan alokasi formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja , yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Angkat Bicara Terkait Dugaan Korupsi Rumah JabatanAnggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman angkat bicara ihwal adanya dugaan korupsi terkait rumah jabatan DPR RI yang kini sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Benny mengaku tak mengetahui terkait kasus tersebut. Namun, dirinya mengingatkan kepada lembaga antirasuah agar tak tebang pilih dalam menindak terduga pelakunya.
Read more »
Komisi VI DPR Apresiasi Pertamina Jadi Kontributor TKDN Terbesar di 2023Komisi VI DPR mengapresiasi Pertamina, yang berhasil menjadi BUMN kontributor terbesar penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sepanjang 2023.
Read more »
Komisi VI DPR Apresiasi Pertamina Kontributor TKDN TerbesarRepublika Online - berita terkini, berita terbaru, berita hari ini, membahas isu politik, Dunia Islam dan peristiwa terhangat indonesia
Read more »
Komisi II DPR Tepis Isu Pembahasan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ Demi Untungkan GibranWakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan untuk menangani provinsi dengan berbagai permasalahannya memerlukan lintas menteri koordinator menko
Read more »
Komisi VIII DPR: Mari Jadikan Momentum Ramadhan untuk Memperkuat Bangsa dan Berkasih SayangKetua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi meminta seluruh umat Islam di Indonesia untuk menghargai dan menghormati perbedaan awal Bulan Ramadhan 1445 H.
Read more »
Pilot Batik Air Tidur Anggota Komisi V DPR Minta Seluruh Maskapai Patuhi Rekomendasi KNKTAnggotaKomisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta seluruh maskapai penerbangan di Tanah Air melaksanakan rekomendasi keselamatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi
Read more »