Komisi II DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Pemilu News

Komisi II DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029
Uu PemiluRevisi Uu PemiluPemerintahan
  • 📰 VIVAcoid
  • ⏱ Reading Time:
  • 43 sec. here
  • 10 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 49%
  • Publisher: 90%

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengaku setuju dan mendorong agar revisi Undang-undang tentang Pemilu segera dilakukan pada awal periode 2024-2029. Awal periode

"Awal periode itu adalah saat yang tepat untuk memperbaiki sistem pemilu yang jauh dari pelaksanaan pemilunya. Supaya kita betul-betul objektif, punya cukup waktu untuk mengelaborasi dan berkomunikasi dengan seluruh stakeholder bangsa dan negara," kata Doli kepada wartawan Kamis, 25 April 2024.MK meminta agar besaran itu dievaluasi dengan rasional, dan memperhatikan pendapat para pakar agar ditemukan angka yang secara ilmiah lebih tepat.

Pemerintah dan DPR hanya menyepakati revisi terbatas terhadap sejumlah ketentuan pada UU Pemilu melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2022, di antaranya demi mengatur pelaksanaan pemilu pada provinsi-provinsi hasil pemekaran di Tanah Papua. Doli menyebutkan sedikitnya ada delapan isu prioritas revisi UU Pemilu ini. Lima diantaranya persoalan klasik, yakni evaluasi sistem pemilu legislatif proposional terbuka, ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, penataan ulang distribusi dan besaran daerah pemilihan , dan sistem konversi suara ke kursi dewan.

Bagi pakar politik, dinamika akan terlihat lucu jika yang menuduh curang hasil Pilpres 2024 tapi mau bergabung ke koalisi Prabowo. Ketua Umum Partai Demokrat AHY merespons pertemuan Prabowo Subianto dengan Cak Imin di kantor DPP PKB, Rabu. AHY memberikan peringatan ke Prabowo

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VIVAcoid /  🏆 3. in İD

Uu Pemilu Revisi Uu Pemilu Pemerintahan Prabowo Gibran Ambang Batas Parlemen Mahkamah Konstitusi Dpr Ri Viva Politik

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Soal Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR: Penyempurnaan UU Pemilu Terlepas dari Hasil Pemilu 2024Soal Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR: Penyempurnaan UU Pemilu Terlepas dari Hasil Pemilu 2024Berita Soal Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR: Penyempurnaan UU Pemilu Terlepas dari Hasil Pemilu 2024 terbaru hari ini 2024-04-24 11:11:36 dari sumber yang terpercaya
Read more »

Komisi II DPR: Penyempurnaan UU Pemilu terlepas dari hasil pemilu 2024Komisi II DPR: Penyempurnaan UU Pemilu terlepas dari hasil pemilu 2024Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (UU Pemilu) merupakan sebuah keniscayaan ...
Read more »

Pimpinan Komisi II DPR: UU Pemilu harus direvisi mencakup tiga halPimpinan Komisi II DPR: UU Pemilu harus direvisi mencakup tiga halWakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) harus dilakukan revisi ...
Read more »

Pimpinan Komisi II DPR Minta UU Pemilu Harus Rirevisi, Ternyata Ini PenyebabnyaPimpinan Komisi II DPR Minta UU Pemilu Harus Rirevisi, Ternyata Ini PenyebabnyaBerita Pimpinan Komisi II DPR Minta UU Pemilu Harus Rirevisi, Ternyata Ini Penyebabnya terbaru hari ini 2024-04-23 17:47:14 dari sumber yang terpercaya
Read more »

Komisi II DPR: Kampanye Pejabat Negara Harus Diatur Ulang Dalam Revisi UU PemiluKomisi II DPR: Kampanye Pejabat Negara Harus Diatur Ulang Dalam Revisi UU PemiluWakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menilai, pendapat hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar perjalanan dinas pejabat negara diatur ulang supaya tidak berhimpitan dengan jadwal kampanye layak ditindaklanjuti.
Read more »

Sepakat dengan MK, Komisi II DPR Dukung UU Pemilu Perlu DirevisiSepakat dengan MK, Komisi II DPR Dukung UU Pemilu Perlu DirevisiAnggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus memahami apa yang disampaikan MK agar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu perlu direvisi.
Read more »



Render Time: 2025-02-25 22:01:44