Bawaslu akan kesulitan dalam mengawasi dana kampanye.
Apabila tuntutan tersebut tak kunjung dikabulkan, kata dia, barulah pihaknya mengadukan pimpinan KPU RI ke DKPP."Dalam hal lembaga penyelenggara pemilu tidak menindaklanjuti tuntutan di atas, kami akan mengambil upaya pelaporan/pengaduan ke DKPP," kata Valentina saat konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Senin .
Jika pengaduaan itu benar-benar dilakukan, maka hal itu akan menjadi ujian tersendiri bagi Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Sebab, DKPP sebelumnya telah menjatuhkan sanksi"peringatan keras terakhir" kepada Hasyim karena kedekatannya secara pribadi dengan Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni Moein alias Wanita Emas.
Padahal, pasal yang mewajibkan LPSDK selalu ada dalam regulasi KPU pada setiap gelaran pemilu dan pilkada sejak tahun 2014. Ketika LPSDK resmi dihapuskan, maka semua peserta Pemilu 2024, mulai dari pasangan capres-cawapres hingga partai politik, tidak lagi wajib melaporkan sumbangan kampanye kepada KPU segera setelah dana diterima selama masa kampanye.
Peserta Pemilu 2024 hanya wajib menyampaikan dana sumbangan yang diterimanya dalam Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye . Penghapusan LPSDK ini tak hanya dikritik oleh Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas, tapi juga oleh partai politik. Bahkan, Bawaslu RI mengaku akan sedikit kesulitan mengawasi sumbangan dana kampanye. Untuk diketahui, peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dari pihak asing dan terdapat batas maksimal dana donasi kampanye. tanpa memuat kewajiban LPSDK.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai RUU Kesehatan Cenderung Mengarah pada Liberalisasi, Layanan Kesehatan Dinilai sebagai KomoditiRUU Kesehatan cenderung mengarah pada liberalisasi sistem kesehatan, yang mana layanan kesehatan dinilai sebagai komoditi.
Read more »
Bila RUU Kesehatan Disahkan, Koalisi Masyarakat Sipil: Kelompok Masyarakat Ini yang Paling DirugikanTerdapat beberapa kelompok masyarakat yang dinilai paling dirugikan bila RUU Kesehatan Omnibus Law disahkan.
Read more »
KPU Tiadakan LPSDK, Masyarakat Sipil Minta Bawaslu Turun TanganBawaslu diminta memastikan KPU mengatur kewajiban LPSDK bagi peserta Pemilu 2024 dalam Rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye. LPSDK penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Polhuk AdadiKompas Kompas58
Read more »
Rico Sia Desak Bawaslu RI Kembalikan Putusan Timsel Bawaslu PBDANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat Rico Sia mendesak mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mengubah hasil pleno tim seleksi calon anggota Bawaslu Papua Barat Daya periode 2023-2028.
Read more »
Tukin PNS Jomplang! Ada Camat Dapat Rp80 Juta, Ini AlasannyaPembahasan perombakan tunjangan kinerja (tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih berlanjut.
Read more »
Oknum Prajurit TNI Aniaya Warga Sipil di Kemang, Polisi Militer Angkatan Laut Turun TanganPara terduga pelaku kini telah menjalani proses pemeriksaan oleh Pomal Lantamal III Jakarta
Read more »