Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadi tanda keputusan Perkara No. 90 alami cacat hukum
Ketua PBHI Nasional Julius Ibrani mengatakan, keputusan MKMK itu menegaskan bahwa benar kolusi dan nepotisme sangat kental terjadi dalam Perkara Putusan MK No. 90. Dengan demikian, majunyaDia menambahkan, relasi kuasa antara rezim penguasa, Mahkamah Konstitusi, dan Gibran adalah bentuk relasi nepotisme yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kecurangan dalam proses Pemilu.
Pemberitaan mengenai sejumlah negara di Asia yang dukung Israel menjajah Palestina, masuk dalam berita terpopuler bersama dengan sejumlah berita lain di kanal News VIVA. Pemberitaan mengenai sejumlah negara di Asia yang dukung Israel menjajah Palestina, masuk dalam berita terpopuler bersama dengan sejumlah berita lain di kanal News VIVA.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menjelang Putusan MKMK, Koalisi Rakyat Sipil Kawal MK Gelar Unjuk RasaJPNN.com : Koalisi Rakyat Sipil Kawal MK menggelar aksi unjuk rasa menolak putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023.
Read more »
MKMK Pecat Anwar Usman Sebagai Ketua MK Karena Pelanggaran Etik, Begini Kata Yusril Ihza MahendraYusril menyatakan putusan MKMK sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari MKMK.
Read more »
Koalisi Masyarakat Sipil Pertanyakan Netralitas TNI di Pemilu 2024Panglima TNI yang baru diminta tidak sekadar berjanji netral, tetapi membuktikan komitmennya dengan menindak tegas jajaran yang melanggar.
Read more »
Koalisi Masyarakat Sipil Endus Aroma Nepotisme Di Balik Penunjukkan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNIKoalisi Masyarakat Sipil beralasan Jenderal Agus selama ini memang memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Read more »
Koalisi Indonesia Maju Yakin Putusan MKMK Besok Tak Bakal Gagalkan Gibran Jadi CawapresGolkar berkeyakinan putusan MKMK tidak akan mempengaruhi putusan MK sebelumnya terkait syarat capres dan cawapres.
Read more »