Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menegaskan pihaknya tidak akan terlibat dalam urusan politik.
Jumat, 23 Agu 2024 17:02 WIBTensi dari respon masyarakat terhadap revisi undang-undang Pilkada masih tinggi. Asosiasi Pengusaha Indonesia pun angkat bicara terkait kisruhnya respon berbagai pihak akan aturan tersebut.
"Kami asosiasi pengusaha jadi kami tidak akan terlibat dalam urusan politik. Itu sangat penting. Tentu kami mengedepankan rule of law. Kami hormati lembaga-lembaga yang memiliki pandangan sendiri. Yang pasti buat kami, kalau itu harus kita depankan adanya kepastian, pelaku usaha melihatnya begitu," kata Shinta ditemui di Kantor Apindo Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat .
Menurutnya tugas pengusaha dalam situasi saat ini hanya memastikan iklim usaha tetap kondusif dan kepastian bisnis tetap terjamin."Kita jelas selalu mengedepankan hormati. Sama dengan berbisnis beretika, berpolitik ini. Apindo tidak akan masuk ranah-ranah urusan politik, bagaimana tugas kami membantu iklim usaha bisa terus kondusif untuk juga memberikan informasi yang jelas. Pelaku usaha perlu satu kepastian & ini yang saya rasa peran kami," jelasnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Revisi UU Pilkada Batal, KPU Sudah Siapkan Draf Revisi PKPU Sesuai Putusan MKKetua KPU RI Mochammad Afifuddin pihaknya telah menyiapkan draf revisi Peraturan KPU PKPU Nomor 82024 tentang pencalonan kepala daerah
Read more »
Ketidakpastian Hukum Ancam Iklim UsahaKetidakpastian hukum akibat revisi UU Pilkada memicu keresahan, pengusaha khawatirkan dampak buruk bagi iklim usaha.
Read more »
Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Pengusaha Minta Hal IniRamai aksi demo penolakan RUU Pilkada di gedung DPR.
Read more »
Ini Daftar Parpol Bisa Usang Cagub Sendiri di Pilkada JakartaDibatalkannya revisi RUU Pilkada membawa sejumlah konsekuensi, termasuk Pilkada DKI
Read more »
Kebut Revisi UU Pilkada dan Abaikan Putusan Pilkada Dinilai sebagai Bentuk Vetokrasi Elite PolitikKetua Badan Pengurus Setara Institute, Ismail Hasani menilai, revisi UU Pilkada merupakan bentuk vetokrasi sebagian elite politik.
Read more »
Revisi UU Pilkada Resmi Dibatalkan DPR, Ini Poin-poin yang jadi Kontroversi Usai menjadi polemik dan aksi protes penolakan Revisi UU Pilkada, akhirnya DPR RI secara resmi membatalkan Revisi UU Pilkada, ini poin-poin UU Pilkada yang kontroversi
Read more »