Indonesia konsisten menolak LGBT.
Pertama, berita rencana komunitas LGBT yang mengatasnamakan ASEAN dalam perspektif keterbukaan informasi publik, maka masyarakat dinilai dapat mengecek validitasnya dari referensi sikap Pemerintah. Misalnya melalui kementerian/lembaga terkait, seperti bagaimana Kemenlu atau Sekretariat Negara.
Kedua, apabila belum ada agenda tersebut, pemerintah tetap perlu segera merespons. Sebab, kabar itu telah menjadi pembicaraan khalayak, menimbulkan keresahan, dan berkait hajat hidup orang banyak. Dalam klasifikasi ini dapat termasuk Informasi Serta Merta sebagaimana dalam UU 14/2008. Ketiga, apabila telah divalidasi betul terdapat rencana LGBT yang mengatasnamakan ASEAN dan sikap pemerintah telah ada, maka masyarakat berhak merespons apakah setuju atau tidak. Hal ini dinilai sebagau bentuk partisipasi publik dalam kebijakan di negara demokratis.
Keempat, dalam ragam fora internasional, sepengetahuan dirinya posisi Indonesia tidak pernah setuju dan selalu menolak pengakuan terhadap hak LGBT, apalagi menggunakan nama ASEAN. Konsistensi informasi publik ini yang dinilai dapat masyarakat uji nantinya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Indonesia-Libya Desak Arab Saudi Libatkan Negara Pengirim Jemaah Demi Perbaikan Layanan HajiPemerintah Arab Saudi juga diharapkan dapat melibatkan negara-negara pengirim jemaah haji dalam proses perbaikan layanan haji tersebut
Read more »
Tolak Agenda LGBT di Indonesia, Persis: Jangan Kasih Kesempatan |Republika OnlineKomunitas LGBT akan berkumpul di Jakarta pada Juli ini.
Read more »
Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Kuota KIP Kuliah 2023 Anjlok Hampir 50 Persen, Hujan LebatTopik tentang kuota KIP Kuliah anjlok hampir 50 persen menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno Berita Hari Ini.
Read more »
DPR Desak Kemenhub Turunkan Harga Tiket PesawatDPR Desak Kemenhub Turunkan Harga Tiket Pesawat
Read more »
Dinilai Langgar Mekanisme, Pemilihan Anggota KIP/KPU Sabang DigugatUji kepatutan dilakukan oleh lima anggota Komisi A DPRK Sabang. Nilai dari setiap penguji itu dijumlahkan dan menjadi nilai akhir para calon. Namun, Irman mengatakan, nilainya tidak jumlahkan utuh. Nusantara AdadiKompas
Read more »
Rumitnya Tata Niaga hingga Darurat Impor Pangan Intai RIPerkumpulan Ekonom Untuk Indonesia (EUI) menyoroti kebutuhan bahan pangan Indonesia yang sangat tergantung pada pasar impor.
Read more »