Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo meminta pemerintah tetap menyosialisasikan insentif kendaraan listrik ...
Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bambang Soesatyo meminta pemerintah tetap menyosialisasikan insentif kendaraan listrik kepada masyarakat.
Sosialisasi itu, kata dia, untuk mendorong adopsi kendaraan listrik dalam rangka menarik investasi manufaktur industri kendaraan listrik di Indonesia. Sehingga kebijakan tersebut tetap dapat berjalan dan minimal mampu mendekati target yang ditetapkan di tahun 2023. Dia meminta pemerintah mengevaluasi secara keseluruhan terkait kebijakan insentif kendaraan listrik sejak kebijakan tersebut mulai diberlakukan yakni pada 20 Maret 2023.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Putuskan Pemilu Ditunda, Ketua PN Jakpus dan Majelis Hakim Perkara Prima Dipanggil KYKY memanggil Ketua PN Jakpus Liliek Prisbawono Adi dan majelis hakim yang menangani perkara gugatan perdata yang diajukan Partai Prima.
Read more »
KY Bakal Periksa Ketua dan Majelis Hakim PN Jakpus Terkait Vonis Penundaan Pemilu 2024Komisi Yudisial berencana memeriksa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, Senin (29/5/2023). Pemeriksaan berkaitan dengan voni perdata gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam vonisnya hakim PN Jakpus meminta KPU tak melaksanakan tahapan Pemilu 2024.
Read more »
KY panggil ketua dan majelis hakim PN Jakpus terkait perkara PrimaKomisi Yudisial (KY) memanggil ketua dan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin, terkait perkara yang diajukan Partai Prima melawan ...
Read more »
Wakil Ketua MPR minta masyarakat jaga kekompakan di tengah pemilu'Saya mohon dengan sangat, jagalah kekompakan di Citorek Sabrang. Jangan sampai gara-gara kontestasi di pemilu, kekompakan di wilayah Citorek Sabrang ini tercoreng,' kata Yandri.
Read more »
Ketua MPR RI Tegaskan Jangan Ada Diskriminasi terhadap Pasien BPJS Kesehatan'Tindakan diskriminasi dalam bentuk penolakan, mempersulit, atau membedakan pelayanan yang diberikan kepada para pasien BPJS Kesehatan, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.'
Read more »
Soal Putusan Sistem Proporsional Tertutup, Wakil Ketua MPR Ingatkan MK Tidak Main Dua KakiWakik Ketua MPR Yandri Susanto mengingatkan bahwa MK sebetulnya pernah menolak gugatan sistem proporsional tertutup pada 2008
Read more »