Ketua MK Anwar Usman mengungkapkan, sudah ada yang mengajukan judicial review terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023.
judicial review“Ada, ada, belum begitu banyak, karena itu berlaku masih tiga tahun lagi ke depan, tapi ada ,” kata Usman, pada Jumat .
Hal itu Usman sampaikan usai Peresmian Pemanfaatan Smart Board Mini Court Room dan Seminar Nasional Tantangan Mewujudkan Keadilan Pemilu dan Pilkada di Gedung Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung , Semarang.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Setujui Perppu Cipta Kerja jadi Undang-Undang, Dua Fraksi Beda SikapBadan Legislatif DPR RI pada hari ini (15/2/2023) menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang baru dan dibawa ke paripurna.
Read more »
Fraksi PKS Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-UndangAnggota Fraksi PKS DPR Amin AK menyampaikan bahwa Fraksi PKS menolak Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peppu tentang Cipta Kerja jadi Undang-Undang.
Read more »
Alasan PKS dan Demokrat Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang - Tribunnews.comLebih lanjut, Amin AK menyebut bahwa Penerbitan Perpu tentang Cipta Kerja tidak memenuhi persyaratan adanya “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”.
Read more »
Selain Demokrat dan PKS, DPD RI Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang - Tribunnews.comPendapatnya ini berdasarkan pembahasan yang diikuti serta mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah dan pemerintah daerah.
Read more »
Direstui Baleg DPR, RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Siap Disahkan Jadi Undang-UndangPemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai kebijakan antisipatif dalam penguatan fundamental ekonomi domestik melalui reformasi struktural.
Read more »
Direstui Baleg DPR, Perppu Cipta Kerja Selangkah Lagi Jadi Undang-undangBadan Legislasi (Baleg) DPR setuju RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Selanjutnya ke Sidang Paripurna DPR untuk disahkan.
Read more »