Ketua MK Batasi Kuasa Hukum dan Saksi di Ruang Sidang PHPU Pilpres 2024

Philippines News News

Ketua MK Batasi Kuasa Hukum dan Saksi di Ruang Sidang PHPU Pilpres 2024
Philippines Latest News,Philippines Headlines
  • 📰 merdekadotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 25 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 51%

Hal ini berlaku untuk pihak pemohon, pihak terkait, KPU selaku termohon, maupun Bawaslu selaku pemberi keterangan

Ketua MK Batasi Kuasa Hukum dan Saksi di Ruang Sidang PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi bakal membatasi jumlah tim kuasa hukum serta saksi dalam sidang pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.Ketua MK Suhartoyo mengatakan kuasa hukum dari masing-masing pihak yang dibolehkan masuk ke dalam sidang adalah 10 orang, ditambah dengan dua orang prinsipal yang dalam hal ini merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 'Oh dibatasi itu.

Suhartoyo belum membeberkan jumlah maksimal saksi yang bisa hadir dalam sidang. Akan tetapi, pada PHPU pilpres tahun sebelumnya hanya ada 15 saksi yang diperiksa.'Saksi dibatasi, tahun yang lalu 15 orang. Pada tahun ini, ya, sekitar itu,' tuturnya. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023, pihak pemohon dalam PHPU pilpres adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menggugat hasil pilpres yang ditetapkan KPU. Sementara itu, yang dimaksud dengan termohon adalah KPU.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

merdekadotcom /  🏆 36. in İD

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ketua MK sebut kuasa hukum dan saksi dibatasi dalam PHPU Pilpres 2024Ketua MK sebut kuasa hukum dan saksi dibatasi dalam PHPU Pilpres 2024Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan bahwa pihaknya akan membatasi jumlah kuasa hukum dan saksi dalam sidang pemeriksaan perselisihan ...
Read more »

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Undang-Undang Batasi Penanganan Pelanggaran TSM di Bawaslu, tapi...Pakar Hukum Tata Negara Sebut Undang-Undang Batasi Penanganan Pelanggaran TSM di Bawaslu, tapi...Pakar Hukum dari Universitas Andalas Feri Amsari, membenarkan bahwa undang-undang membatasi penanganan dugaan pelanggaran pemilu TSM di Bawaslu.
Read more »

ICW Minta Kejagung Batasi Langkah Hukum Soal Kasus LPEIICW Minta Kejagung Batasi Langkah Hukum Soal Kasus LPEILangkah Menteri Keuangan melaporkan persoalan di LPEI ke Kejaksaan, alih-alih ke KPK, dipertanyakan,
Read more »

Korban Pelecehan Seksual Rektor UP Tolak Permintaan Cabut Laporan, Kuasa Hukum: Proses Tetap JalanKorban Pelecehan Seksual Rektor UP Tolak Permintaan Cabut Laporan, Kuasa Hukum: Proses Tetap Jalan“Ada intimidasi. Untuk cabut laporan. Setelah kasus ini naik di permukaan media, korban dipanggil,” kata kuasa hukum RZ, Amanda Manthovani, Minggu 10 Maret 2024.
Read more »

Kata Kuasa Hukum Soal Sengketa Tanah, Ayah Atta Halilintar Sudah Tunjukkan Itikad BaikKata Kuasa Hukum Soal Sengketa Tanah, Ayah Atta Halilintar Sudah Tunjukkan Itikad BaikKasus ini baru saja mencuat setelah Ayah Atta Halilintar,Anofial Asmid mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 23 Januari 2024 lalu.
Read more »



Render Time: 2025-02-26 05:18:51