Ketua Komisi X DPR RI tolak tegas pemintaan Menkeu RI untuk ubah patokan alokasi anggaran pendidikan dari belanja negara ke pendapatan negara. Kenapa?
Jumat, 06 Sep 2024 17:30 WIBKetua Komisi X DPR Syaiful Huda respons permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani supaya DPR ubah patokan alokasi 20% anggaran pendidikan dari belanja negara ke pendapatan negara.
Pasalnya menurut Huda, permintaan tersebut dapat menurunkan besaran belanja wajib atau mandatory spending APBN untuk layanan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia."Kami menolak segala upaya yang berdampak pada penurunan alokasi anggaran pendidikan dari APBN karena pasti berdampak pada kualitas layanan pendidikan di tanah air," ujarnya kepada awak media, Jumat , dikutip dariHuda menegaskan dengan skema saat ini saja masih banyak anak yang tak bisa sekolah karena biaya.
"Konstitusi kita dengan jelas menyebutkan bahwa negara wajib menyediakan layanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM kita, baik dalam hal karakter maupun skill pengetahuan. Jangan sampai hal ini kemudian diutak-atik untuk mengakomodasi kepentingan lain," tegasnya.
Komisi X Dpr Syaiful Huda Menteri Keuangan Apbn Pendidikan
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Perihal Putusan MA, Mintarsih Akan Surati Ketua DPR Puan Maharani dan Komisi III DPRJPNN.com : Psikiater Dr. Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ hingga saat ini masih terus memperjuangkan hak sahamnya di Blue Bird guna mendapatkan keadilan dengan...
Read more »
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soroti Pentingnya Intervensi Pemerintah yang Seimbang untuk Kelas MenengahWakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menyoroti perlunya intervensi pemerintah yang lebih seimbang terhadap berbagai kelas ekonomi termasuk kelas menengah
Read more »
Ketua Komisi IV DPR RI Tekankan Kolaborasi untuk Majukan Industri PerikananKetua Komisi IV DPR RI Sudin menyoroti peran penting pemerintah dan pengusaha dalam meningkatkan devisa negara melalui sektor perikanan khususnya tuna
Read more »
Mandatory Spending 20 Persen Dana Pendidikan Ditinjau Ulang, Ketua Komisi X DPR: Kami MenolakJPNN.com : Ketua Komisi X DPR menolak segala upaya yang berdampak pada penurunan alokasi anggaran pendidikan dari APBN karena berdampak pada kualitas layan...
Read more »
Ketua Komisi II DPR: MK Terlalu Banyak Urusan yang Sebetulnya Bukan UrusannyaKetua Komisi II DPR mengatakan lembaganya akan mengevaluasi MK dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan kewenangannya.
Read more »
Ketua Komisi II sebut DPR akan evaluasi MKKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa lembaganya akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang ...
Read more »