'Kita minta dipulihkan kembali. Karena subjek ini ada di RK, saya kira RK nggak ada masalah kalau mau ambil inisiatif,' kata Ketua Komisi X DPR.
' saat membalas komentar guru Cirebon itu. Menurut Huda, tak seharusnya RK menyebutkan kata itu apabila menganggapnya tak santun digunakan.
"Kalau konteksnya dianggap santun dan tidak santun, saya merasa apa yang dilakukan RK juga pada posisi yang sebenarnya tidak boleh begitu. Dan dia membalas juga dengan bahasa menggunakan istilahjuga kan. Artinya, kalau itu dianggap tidak pantas oleh RK semestinya dia tidak mention dengan menggunakan kalimat yang sama," ujar dia.
Lebih lanjut Huda menilai langkah pemecatan diambil pihak sekolah karena mendapat tekanan dari RK secara tidak langsung. Pasalnya, menurut Huda, RK turut berkomunikasi dengan akun pihak sekolah terkait komentar guru itu.oleh RK, dalam konteks itu pihak sekolah merasa bahwa ini perintah. Jadi menurut saya posisi RK harus clear, karena di-
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI: Tindak Tegas Praktik Jual Beli KTP kepada WNA di BaliSahroni pun meminta seluruh pihak juga perlu memberikan sosialisasi kepada WNA agar mereka lebih disiplin selama berwisata di Tanah Air.
Read more »
Adik Ipar Jokowi Terpilih Jadi Ketua MK, Komisi III DPR: Yakin Anwar Usman Kerja ProfesionalAnwar Usman kembali terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028. Pemilihan itu dilakukan pada 15 Maret 2023 kemarin.
Read more »
Anwar Usman Kembali Terpilih Jadi Ketua MK, Komisi III DPR: Sudah Teruji Jaga Muruah DemokrasiAnggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati, menilai kembali terpilihnya Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi bukti atas kinerja baik dalam menjaga muruah demokrasi Indonesia.
Read more »
Pimpinan Komisi VI DPR minta hentikan politisasi kasus Depo Plumpang'Hal-hal seperti ini ketika dipolitisasi tentu akan menjadi runyam, mengaburkan masalah, dan akhirnya tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting...' kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung.
Read more »
Pimpinan Komisi VI DPR Minta Hentikan Politisasi Kasus Depo PlumpangPertamina diminta melakukan audit atau kajian pada keamanan dari seluruh fasilitas
Read more »
Sikap Komisi II DPR soal Putusan PN Jakpus: Minta KPU dan Bawaslu Tidak Menunda Pemilu 2024Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDIP Junimart Girsang mengaku kecewa terhadap KPU RI dalam menyikapi putusan PN Jakpus atas gugatan Partai Prima. Dia menyebut
Read more »