Ketua Komisi III DPR Tak Setuju Pembentukan Pansus Transaksi Janggal di Kemenkeu Sindonews BukanBeritaBiasa .
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto tak sepakat dengan usulan pembentukan Pansus untuk mengusut transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu.
"Jadi izin, siapa yang audit ini semua? Komandannya. Ini komandannya Menko Polhukam yang mesti audit, konsolider," ujarnya saat RDPU di ruang Komisi III DPR RI, Rabu .Atas dasar itu, Pacul menegaskan sikap tak setuju terhadap usulan pembentukan Pansus DPR."Jadi Pacul enggak setuju pansus today. Jadi Pak Menko Polhukam, dikau konsolider dulu, nanti kita rapat," tandas Pacul.
Menurut Hinca, penggunaan hak angket untuk membentuk pansus itu perlu guna mengungkap skandal tindak pidana pencucian uang sebesar Rp349 triliun di Kemenkeu."Sebagaimana diungkapkan oleh Pak Mahfud untuk membentuk pansus," ucap Hinca. Dorongan pembentukan pansus juga disampaikan anggota Komisi III DPR RI lainnya seperti Taufik Basari. Dasarnya, data trasanksi janggal Rp349 Triliun yang disampaikan Sri Mulyani di Komisi XI dengan Mahfud berbeda.
"Ini clear ada dua data yang berbeda, satu data pasti salah. Karena kita sama-sama cari kebenaran, kita pansuskan. Apa yang terjadi? Kenapa ada data yang salah? Tindak lanjut apa yang bisa kita kawal?" katanya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua Komisi III DPR Tidak Setuju Pembentukan Pansus - tvOneDalam Rapat Dengar Pendapat Mahfud MD dengan Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto tidak setuju dalam pembentukan panitia khusus terkait transaksi janggal Rp349 triliun. - tvOne
Read more »
Ketua Komisi III DPR Tolak Pembentukan Pansus Transaksi Rp 349 Triliun |Republika OnlineDPR serahkan dugaan transaksi pencucian uang di Kemenkeu untuk didalami Mahfud MD.
Read more »
Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Tergantung Para Ketua Umum ParpolPacul menyebut meski anggota Dewan kerap sangar di meja rapat, namun apabila ketua umum partainya memerintahkan untuk berhenti, maka otomatis anggota Dewan akan berhenti.
Read more »
Komisi III DPR Bakal Konfrontasi Mahfud MD dengan Sri Mulyani soal Data Dugaan TPPU Rp349 TriliunWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjelaskan dalam rapat lanjutan nanti, Komisi III DPR bakal mengundang Menkeu Sri Mulyani.
Read more »
Mahfud MD Sebut DPR Makelar Kasus, Ruang Rapat Komisi III RiuhMahfud MD Sebut DPR Makelar Kasus, Ruang Rapat Komisi III Riuh: Hal tersebut Mahfud MD sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III, Rabu, 29 Maret 2023.
Read more »
Mahfud MD Sebut DPR Makelar Kasus, Ruang Rapat Komisi III RiuhMahfud MD Sebut DPR RI Makelar Kasus, Ruang Rapat Komisi III Riuh: Hal tersebut Mahfud MD sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III, Rabu, 29 Maret 2023.
Read more »