Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa sistem pemilu yang saat ini menimbulkan beragam permasalahan harus dievaluasi demi membuat sistem ...
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu .
Menurut Doli, beragam pandangan tentang permasalahan pemilu yang disampaikan sejumlah anggota Komisi II DPR banyak yang senada dengan pandangan-pandangan elemen bangsa lainnya. Dalam rapat tersebut, hadir Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua Komisi II DPR Tak Setuju Praktik Money Politic Dilegalkan: Satu Rupiah Pun Harus DitangkapBerita Ketua Komisi II DPR Tak Setuju Praktik Money Politic Dilegalkan: Satu Rupiah Pun Harus Ditangkap terbaru hari ini 2024-05-15 13:36:46 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Wakil Ketua Komisi II DPR Mengkritisi Rekrutmen Anggota KPUWakil Ketua Komisi II DPRJunimart Girsangmengkritisi rekrutmen anggota KPU di setiap daerah Politisi PDIP itu menilai 70 anggota KPU tidak bekerja dengan layak
Read more »
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Perlu Ada Alasan Konkret untuk Penambahan KementerianWakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegaskan perlu alasan yang konkret terkait wacana penambahan kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming
Read more »
Pemilu Sudah Selesai, Wakil ketua Komisi III DPR Sahroni Kembali Aktif Pimpin HDCISahroni menegaskan, HDCI murni klub hobi bagi para pecinta motor Harley Davidson. Karena itulah, dirinya tak memilih cuti saat pemilu 2024.
Read more »
Ketua Komisi II DPR Buka Peluang Revisi UU Kementerian NegaraKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya membuka peluang untuk melakukan revisi terhadap UU Kementerian Negara.
Read more »
Ketua Komisi II DPR: Revisi UU Bisa Tambah atau Kurangi KementerianKetua Komisi II DPR: Revisi UU Bisa Tambah atau Kurangi Kementerian
Read more »