Pemerintah harus bisa menerapkan sepenuhnya konsep negara kesejahteraan (welfare state).
sejak Juni 2023 membuat sebagian besar di wilayah tersebut, khususnya di Pegunungan Tengah, mengalami gagal panen. Akibatnya, masyarakat yang ada di daerah itu menjadi rentan terhadap ancaman kelaparan.
“Konsep itu dikemukakan oleh Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Konsep ini mampu memberi nyawa pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa pasal di batang tubuhnya,” jelas Said.Pertama, Kemudian, ada juga ayat 2 yang menyebutkan agar negara bisa memberdayakan rakyat yang lemah dan tidak mampu. Salah satu upaya tersebut adalah telah menyelenggarakan sistem jaminan sosial melalui layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Ada pula anggaran belanja kementerian serta lembaga yang dialokasikan di Papua dan Papua Barat sebesar Rp 21,6 triliun. “Saya kira penting menggunakan pendekatan kebudayaan dalam memerangi kemiskinan di Papua. Pelaksanaan bantuan sosial untuk menunjang hidup layak sehari-hari warga Papua haruslah mendayagunakan potensi dan kekayaan lokal sehingga menggerakan ekonomi daerah,” kata Said.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Berbeda dengan Jokowi, SBY Pernah Laporkan Wakil Ketua DPR ke PolisiSusilo Bambang Yudhoyono (SBY) semasa menjadi presiden pernah melapor ke polisi karena merasa nama baiknya dicemarkan.
Read more »
Pakar: Penentuan Batas Umur Capres dan Cawapres Kewenangan DPR dan PemerintahUji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas umur presiden calon presiden dan calon wakil presiden dari minimal 40 tahun menjadi 35 tahun masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah kalangan menilai penentuan batas umur bukan kewenangan MK, tetapi pembuat undang-undang.
Read more »
Fadli Zon Paparkan 6 Poin Strategis Usulan DPR untuk Resolusi AIPA Ke-44Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon memaparkan enam poin strategis usulan DPR sebagai bagian dari resolusi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44.
Read more »
Anggota DPR Ungkap Cara Selamatkan Al Zaytun Pasca Panji Gumilang TersangkaKetua Komisi VIII DPR, Ashabul Kahfi mengatakan pemerintah perlu meninjau kurikulum Pondok Pesantren Al-Zaytun sebagai salah satu langkah menyelamatkan ponpes tersebut.
Read more »
Ketua KY Bicara Keterbatasan: Cuma Punya 300 SDM, Harus Awasi 8.000 HakimKetua KY Amzulian Rifai berbicara terkait keterbatasan lembaga yang dipimpinnya dalam mengawasi para hakim. Dia mengaku hanya punya 300 anggota.
Read more »
Ketua KY: 300 Petugas Harus Awasi 8.000 HakimKomisi Yudisial (KY) memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk menjalankan tugasnya dalam hal menjaga dan menegakkan kehormatan hakim.
Read more »