Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah membenarkan bahwa dirinya pernah mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) tentang MPR, ...
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati , Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Wamenkeu Suahasil Nazara sebelum rapat kerja di kompleks Parlemen, Senayan, Kamis . ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA
Usulan revisi UU MD3 itu, ia sampaikan pada bulan April dan September 2023 kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco selaku Pimpinan DPR yang membidangi ekonomi dan keuangan. Namun atas usulan tersebut, Said mengatakan saat itu juga Dasco menolaknya dan dirinya menerima keputusan Dasco selaku Pimpinan DPR. Padahal dalam menggunakan hak pengawasan, khususnya terkait anggaran dan program mengenai keuangan, dirinya berpendapat justru DPR yang melihat permasalahannya secara detail berdasarkan pengalaman di Banggar DPR.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua Banggar DPR RI Jamin APBN 2025 Beri Ruang Prabowo Realisasikan Program UnggulanSaid menjelaskan, asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan 2025 telah disepakati sebagai kerangka kerja bagi pemerintah baru.
Read more »
DPR RI sahkan RUU KSDAHE menjadi undang-undangDPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ...
Read more »
Baleg DPR Tiba-tiba Bahas Revisi Undang-Undang Wantimpres Hari IniBadan Legislatif (Baleg) DPR RI tiba-tiba akan membahas revisi Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Selasa (9/7/2024).
Read more »
DPR Sahkan RUU KSDAHE Jadi Undang-Undang, Atur Pengelolaan Konservasi Sumber Daya AlamDPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (RUU KSDAHE) menjadi Undang-Undang
Read more »
Pansus Pengawasan Haji DPR Akan Bahas Kuota Tambahan yang Tak Sesuai dengan Undang-UndangPansus pengawasan haji DPR akan bahas kuota tambahan yang tak sesuai dengan undang-undang.
Read more »
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Soroti Fenomena Pembuatan Undang-Undang yang Kilat di DPRAsosiasi pengajar hukum tata negara soroti fenomena pembuatan Undang-Undang yang kilat di DPR.
Read more »