Sebelumnya informasi ini secara resmi disampaikan melalui surat Pengumuman Nomor: SEK-KP.03.03-580 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemenkum HAM Tahun 2023.
Liputan6.com, Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham kembali membuka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 2023. Kali ini rekrutmen dibuka untuk Pegawai Negeri Sipil atau PNS.
3. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 tahun; - Sekurang-kurangnya sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan masa kerja dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sekurangkurangnya 2 tahun atau sedang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama sekurang-kurangnya 2 tahun pada bulan Agustus 2023;6. Usia paling tinggi 58 tahun pada tanggal 1 Desember 2023;2 dari 3 halamanPersyaratan Khusus1. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tk. I ;3.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kasus Korupsi Truk, KPK Panggil Pranata Komputer Ahli Madya BasarnasKPK memanggil pranata komputer ahli madya basarnas terkait pengadaan truk angkut personel dan kendaraan kebencanaan.
Read more »
Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham Sosialisasikan Hasil Analisis Kebijakan di Universitas Bangka BelitungBadan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan sosialisasi pemanfaatan publikasi hasil analisis kebijakan di Gedung Rektorat Universitas Bangka Belitung (UBB).
Read more »
Kemenkumham diseminasi desentralisasi layanan legalisasi di SumselDirektorat Perdata, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan edukasi dan diseminasi desentralisasi ...
Read more »
Imigrasi Kanwil Kemenkumham Babel Deportasi 11 WNAImigrasi Kanwil Kemenkumham Kepulauan Babel telah bekerja sama dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang terdiri atas TNI, Polri, Dinas Tenaga Kerja provinsi, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait lainnnya untuk melaksanakan fungsi pengawasan kegiatan orang asing.
Read more »
Kemenkumham: Sembilan warga blasteran di Bali jadi WNIKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali mengadakan sidang pewarganegaraan sembilan warga blasteran (hasil perkawinan campuran) ...
Read more »
Hadir di Pengajian Alumni Malnu, Des Ganjar Mohon Doa dari Pimpinan Ponpes di BantenDes Ganjar dari Pimpinan Ponpes di Banten untuk kemajuan Indonesia makin meningkat dan kemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Read more »