Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI mengawal perundingan putaran ketiga perjanjian bantuan hukum timbal balik ...
Perwakilan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Polandia berunding membahas perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam kasus pidana dan perjanjian ekstradisi di Warsawa, Polandia, pada 10–15 Juni 2024. ANTARA/HO-Kemenko Polhukam RI.
Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI mengawal perundingan putaran ketiga perjanjian bantuan hukum timbal balik untuk kasus pidana dan perundingan putaran pertama perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Polandia. Arudji, yang mewakili Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam RI, turut tergabung sebagai juru runding bersama pejabat kementerian lainnya dalam negosiasi perjanjian MLA dan perjanjian"Peran Kemenko Polhukam dalam perundingan ini untuk mengawal dan memastikan substansi dalam perjanjian MLA dan ekstradisi telah sesuai dengan hukum nasional kedua negara, baik Indonesia maupun Polandia, serta sesuai dengan hukum internasional agar ke depan dapat terjalin kerja sama...
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pembangunan Kantor Kemenko Polhukam IKN Ditargetkan Selesai Akhir Mei 2024Dalam proyek pembangunan Kemenko 3 di IKN, PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) menegaskan komitmennya sebagai pilihan utama dalam industri dan manufaktur.
Read more »
Kemenko Polhukam perkuat antisipasi sebaran paham terorisme di JatimKementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI memperkuat koordinasi antara elemen masyarakat dan instansi pemerintah untuk ...
Read more »
Kemenko Polhukam sebut Indonesia berpeluang capai era 'Indonesia Emas'Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan menilai Indonesia memiliki potensi untuk mencapai era "Indonesia Emas" yang diperkirakan ...
Read more »
Kemenko Polhukam Dorong Pidana Bersyarat, Putusan Penjara di Bawah 1 Tahun Diganti Kerja SosialPenerapan pidana bersyarat untuk putusan tahanan di bawah satu tahun Sanksi untuk terdakwa yang dijatuhi pidana bersyarat diganti dari kurungan penjara menjadi hukuman kerja sosial
Read more »
Kemenko Polhukam Minta Tambahan Anggaran Rp168 Miliar untuk 2025Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp168 miliar pada 2025.
Read more »
Ditargetkan Rampung Sebelum HUT-79 RI, Pembangunan Kantor Kemenko Polhukam Sudah 80 PersenGedung kantor Kemenko 3 terdiri dari 4 gedung dan akan digunakan menjadi kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM.
Read more »