Kejaksaan Tinggi Sultra Tahan Satu Tersangka Kasus Korupsi Tambang Nikel TempoNasional
TEMPO.CO, Kendari - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menahan satu tersangka kasus korupsi pertambangan nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Antam di blok Mandiodo- Lasolo-Lalindu di Kabupaten Konawe Utara . Satu tersangka itu berinisial GAS, selaku pelaksana lapangan PT. Lawu Agung Mining . Kejaksaan langsung menahan GAS yang baru diperiksa pertama kalinya itu. Pemeriksaan GAS, berlangsung hampir 13 jam. Sekitar pukul 22.
“Sepanjang alat bukti cukup, tidak menutup kemungkinan bisa ada penambahan tersangka, ” ujar Ade.Gas dijerat dengan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31Tahun1999, Jo pasal 55 ayat 1, 56 KUHP.Ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kejati Sultra Tahan Satu Tersangka Dugaan Korupsi Pertambangan |Republika OnlineKejati Sultra telah tetapkan satu tersangka inisial GAS atas dugaan korupsi di Konawe
Read more »
Kejaksaan Agung Dalami Saweran Puluhan Miliar Rupiah Kasus Korupsi Proyek BTS Kominfo - Tribunnews.comTak hanya penerima saweran, Kejaksaan Agung juga mendalami klaster pemborong yang diduga menikmati keuntungan dari korupsi BTS Kominfo. Terutama konsorsium yang melaksanakan pembangunan BTS paket 1, 2, dan 3. (ld)
Read more »
Kejaksaan Belum Temukan Bukti Pencucian Uang Dalam Kasus Johnny G PlateKejagung menyatakan Johnny G Plate belum terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G Bakti Kominfo 2020-2022
Read more »
Praktisi Hukum: Jaksa Usut Korupsi Dasarnya Kuat yaitu UU Kejaksaan - Jawa Poskewenangan mengusut kasus rasuah juga dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Hal tersebut tertuang dalam UU masing-masing.
Read more »