Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arif Suhermanto, mendukung penuh eksistensi Unit Forensic Accounting yang berada di
Arif Suhermanto yang tengah mengikuti Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II angkatan III Tahun 2024 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri mengatakan, salah satu arah kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara atau, Tindak Pidana Pencucian Uang , dan tindak pidana dengan korporasi sebagai subjek hukum.
Sebagai landasan KPK memperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara untuk dijadikan dasar dalam menuntut subjek hukum yang dibawa ke meja persidangan, kata Arif, adalah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/ PUU-X/2012. "Namun, dalam proses perjalanannya terkadang ditemui adanya hambatan berupa kendala birokrasi maupun durasi waktu yang lama untuk mendapatkan hasil penghitungan dari lembaga yang memiliki kewenangan. Alternatif yang dapat menjadi opsi bagi KPK yakni dengan mendukung peran aktif dari Unityang berada di Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi," kata Arif dalam keterangan tertulisnya, Rabu .
Arif Suhermanto Forensic Accounting
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jelaskan Kondisi Kelembagaan, Pimpinan KPK Berharap Pansel Tak Salah PilihPimpinan KPK memberikan gambaran situasi kelembagaan sebagai bahan pertimbangan bagi Pansel KPK dalam memilih capim KPK.
Read more »
Yudi Purnomo Yakin Kasatgas Penyidikan KPK Bisa Tangkap Harun MasikuTim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah Kasatgas Penyidikan AKBP Rossa Purbo Bakti diyakini dapat segera menangkap buronan Harun
Read more »
Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti Gencarkan Penangkapan Buronan Harun MasikuMasuknya AKBP Rossa Purbo Bekti sebagai Kasatgas Penyidikan KPK diyakini memperkuat upaya penangkapan Harun Masiku
Read more »
KPK Disebut tak Perlu Minta Pendelegasian dari Jaksa Agung untuk Penuntutan GazalbaINDONESIA Corruption Watch ICW mengkritisi putusan sela yang membebaskan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh Vonis dinilai tidak didasari pertimbangan hukum yang matang
Read more »
Majelis Hakim Terima Nota Keberatan Gazalba SalehJPNN.com : Majelis Hakim berpendapat Direktur Penuntutan KPK tidak memiliki kewenangan sebagai penuntut umum dan tidak berwenang melakukan penuntutan.
Read more »
KPK Tegaskan dalam UU KPK Tak Perlu Delegasi dari Jaksa AgungKomisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan kebingungannya terkait dalih hakim yang membebaskan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh
Read more »