Kapolri menyatakan jajarannya tengah mencari ada tidaknya peristiwa pidana, dalam kasus dugaan kebocoran putusan MK soal sistem Pemilu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyatakan jajarannya tengah mencari ada tidaknya peristiwa pidana, dalam kasus dugaan kebocoran putusan MK soal sistem pemilu.
Kapolri menyatakan telah menerima arahan dari Menko Polhukam Mahfud MD untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan bocornya putusan MK.Sebelumnya Mahfud meminta polisi turun tangan menyelidiki informasi yang disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana.Sebelumnya, polemik soal sistem pemilu 2024 berawal dari cuitan Pakar Hukum Tata Negara yang juga Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.
Di media sosialnya, Deny kemarin menyatakan mendapat informasi bahwa MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, atau memilih tanda gambar partai.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jose Mourinho Ambil Langkah Ekstrem Jelang Final Liga Europa antara AS Roma Vs SevillaPelatih AS Roma, Jose Mourinho dilaporkan melakukan langkah ekstrem dengan melarang anggota staf klub untuk hadir di tempat latihan menjelang final Liga Europa melawan Sevilla pada Kamis (1/6/2023) dini hari WIB.
Read more »
Mahfud MD, Kapolri dan Panglima TNI Gelar Rakornas Guna Sukseskan Pemilu 2024Mahfud MD mengatakan masih banyak masalah menyangkut kepemiluan yang harus diselesaikan. Mengingat, waktu Pemilu 2024 sudah kurang dari 10 bulan lagi.
Read more »
Kapolri Usut Dugaan Pelanggaran Hukum Kebocoran Putusan MK Soal Pileg Coblos Partai di Pemilu 2024Kapolri usut dugaan pelanggaran hukum kebocoran putusan MK soal pileg coblos partai di Pemilu 2024.
Read more »
Kapolri Kaji Dugaan Pidana Putusan MK Sistem Proporsional Tertutup PemiluKAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo siap mengkaji unsur pidana kasus dugaan bocornya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Denny Indrayana, sesuai dengan arahan Menko Polhukam Mahfud MD.
Read more »
Bawaslu Nilai Tim Pencegah Hoaks Kapolri Diperlukan di Pemilu 2024Di sisi lain, Bagja mengingatkan, pihak yang memproduksi maupun menyebar hoaks akan terancam hukuman pidana.
Read more »