Kakanwil Kemenkumham Jateng Tegaskan Notaris Harus Terapkan PMPJ, Hindari TPPU

Philippines News News

Kakanwil Kemenkumham Jateng Tegaskan Notaris Harus Terapkan PMPJ, Hindari TPPU
Philippines Latest News,Philippines Headlines
  • 📰 jawapos
  • ⏱ Reading Time:
  • 34 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 51%

RADARSEMARANG.ID, Purwokerto - Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan pelaporan transaksi keuangan yang memenuhi kriteria mencurigakan. 'Apabila pengguna jasa menolak untuk mematuhi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa atau Notaris meragukan kebenaran informasi yang disamp

“Keterbukaan informasi mengenai pemilik manfaat dari korporasi akan menutup ruang terjadinya praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme secara efektif,” ungkap Yuspahruddin.

Ia menambah, penerapan prinsip ini menjadi rekomendasi wajib agar Indonesia dapat menjadi negara anggota Financial Action Task Force , suatu badan antar pemerintah yang menetapkan standar efektif dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan dan tindak pidana pendanaan terorisme, serta ancaman terhadap sistem keuangan internasional.

“Apabila Indonesia berhasil menjadi anggota FATF, maka Indonesia akan dipercaya sebagai negara yang aman dari tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Hal ini tentu akan meningkatkan jumlah investasi dan memperluas lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Yuspahruddin.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jawapos /  🏆 35. in İD

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Buka Rakor Majelis Pengawas Notaris, Ini Pesan Kakanwil Kemenkumham SumutBuka Rakor Majelis Pengawas Notaris, Ini Pesan Kakanwil Kemenkumham SumutKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kemenkumham Sumut) melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, di Hotel Four Points by Sheraton Medan, Senin (27/3).
Read more »

Kakanwil Kemenkumham Babel Beri Motivasi Kepada WBP Lapas PangkalpinangKakanwil Kemenkumham Babel Beri Motivasi Kepada WBP Lapas PangkalpinangHarun mengajak para WBP untuk berbuat kebaikan, menjaga lisan, dan rajin beribadah di bulan Ramadan. Sehingga dapat menyadari semua kesalahan yang telah dilakukan dan tidak mengulanginya lagi.
Read more »

Kemenkumham Bantah Ada WNA Bikin Kampung Eksklusif di Ubud BaliKemenkumham Bantah Ada WNA Bikin Kampung Eksklusif di Ubud BaliMenurutnya, tidak ada larangan untuk membatasi WNA dari negara tertentu untuk menginap di vila atau di hotel.
Read more »

Kadiv Yankumham Sampaikan Progres Penetapan Kawasan Karya CiptaKadiv Yankumham Sampaikan Progres Penetapan Kawasan Karya CiptaRADARSEMARANG.ID, Jakarta - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jateng Nur Ichwan menyampaikan progres penetapan Kawasan Karya Cipta di Jawa Tengah kepada Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu serta Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto, Jum'at (2
Read more »

Kantin Lapas Tebingtinggi Dikelola Koperasi PegawaiKantin Lapas Tebingtinggi Dikelola Koperasi PegawaiPengelolaan kantin didalam Lembaga Permasyarakatan (Lapas) di bawah naungan Kemenkumham sangat menggiurkan. Selain bisnis menguntungkan, hasil sisa usaha menambah kesejahteraan para pegawai karena dikelola koperasi yang ada di lapas itu sendiri.
Read more »

Harmonisasi PUU Perlambat Pembentukan PerdaHarmonisasi PUU Perlambat Pembentukan PerdaProses pembentukan perda kini harus diharmonisasikan dengan Peraturan Perundang-Undangan (PUU) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Aturan ini ternyata memperlambat proses rancangan maupun pembentukan perda.
Read more »



Render Time: 2025-04-06 15:00:34