Jokowi meminta DPR untuk segera dapat menyelesaikan RUU Perampasan Aset yang diinisiasi pemerintah
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar segera dapat menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang merupakan aturan yang diinisiasi pemerintah.
"RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu segera diselesaikan oleh DPR dan ini prosesnya sudah berjalan," katanya kepada wartawan di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu . Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD telah meminta Komisi III DPR agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
Bahkan, pernyataan dari Bambang Pacul turut menjadi sorotan karena menurutnya diperlukan lobi kepada ketua umum dari partai politik dalam pengesahan RUU di DPR.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud MD Dapat Restu Jokowi, Dorong DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset |Republika OnlineJokowi menilai pengesahan RUU Perampasan Aset akan mudahkan penyelesaian TPPU.
Read more »
Jokowi Minta DPR Segera Rampungkan RUU Perampasan AsetPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera diselesaikan di DPR.
Read more »
Jokowi: RUU Perampasan Aset Terus Kita Dorong agar Segera Diselesaikan DPRPembahasan RUU Perampasan Aset saat ini belum dapat berjalan maksimal karena belum ada surpres yang dikirim ke DPR.
Read more »
Jokowi Dorong DPR Segera Selesaikan RUU Perampasan AsetJokowi mendorong DPR RI segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memudahkan proses penanganan tindak pidana korupsi.
Read more »
Jokowi Dorong RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPRMenurut Jokowi, dengan adanya UU Perampasan Aset maka aparat penegak hukum akan lebih mudah dalam menindak pidana korupsi.
Read more »
RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dibahas, Mahfud MD Minta Dukungan dari DPRDalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU...
Read more »