Jajaran Hakim Mahkamah Konstitusi belum menentukan keputusan untuk memanggil sederet menteri kabinet Jokowi untuk memberikan kesaksian sidang PHPPU.
Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan capres-cawapres 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan capres-cawapres 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, di Gedung Mahkamah Konstitusi , Jakarta, Kamis . yang menangani perkara perselisiham hasil pemilihan umum Pilpres belum menentukan keputusan untuk memanggil sederet menteri kabinet Jokowi untuk memberikan kesaksian.
" belum diputus di RPH ," ungkap Juru Bicara MK Hakim KonstitusiKata Enny, kalau pun ada, nama-nama saksi dan ahli yang akan dihadirkan itu belum dapat disampaikan ke publik sebelum persidangan berlangsung. Sementara itu, Enny juga menyampaikan, terkait perlindungan bagi saksi dan ahli merupakan hak dari pihak yang mengajukan atau pun saksi itu sendiri ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .
"Terkait dengan perlindungan saksi, silakan menggunakan mekanisme sesuai UU LPSK. Silakan pihak yang mengajukan atau saksi yang berhubungan dengan LPSK," kata Enny.Permintaan itu disampaikan Ketua Tim Hukum Anies-Cak Imin, Ari Yusuf Amir, agar empat menteri tersebut dapat diperiksa sebagai saksi persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres.
Para menteri tersebut, di antaranya yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.PAN soal Sinyal Prabowo-Megawati Bakal Bertemu: Kami Sambut Jika PDIP Mau Gabung KIMRamadhan 1445 HTak Kunjung Ajukan Hak Angket, PDIP Sebut Ada Tekanan HukumBanten, Tangerang Selatan
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
NasDem dan PKB Kompak Ambang Batas Parlemen 7 Persen, PKS Masih Belum Tentukan SikapSejumlah politisi menyuarakan agar ambang batas parlemen dihapus karena akan membuat suara hasil pemilu terbuang sia-sia.
Read more »
Belum Tentukan Calon Kepala Daerah, Golkar Sumsel Masih Proses EvaluasiPartai Golkar Sumatera Selatan masih terus melakukan evaluasi terkait nama-nama calon kepala daerah di seluruh provinsi. Sehingga partai
Read more »
KPU Belum Tentukan Advokat Hadapi Gugatan Pemilu 2024 di MKKPU tengah menyiapkan sejumlah advokat untuk menghadapi gugatan sengketata Pilpres dan Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Read more »
Dominasi Kursi DPRD, PDIP Kudus Belum Tentukan Jagoan PilkadaSebagai satu-satunya partai politik (parpol) di Kudus yang bisa mengusung calon bupati sendiri, PDIP terkesan santai dalam menghadapi Pemilihan Bupati
Read more »
MK Belum Putuskan Hakim Konstitusi Arsul Sani Ikut Sidangkan Sengketa Pileg 2024MK belum mengumumkan keputusan soal hakim konstitusi Arsul Sani ikut menyidangkan sengketa hasil perselisihan pemilihan umum Pileg 2024.
Read more »
MK Sebut Belum Ada Pihak Keberatan Arsul Sani Jadi Hakim Sidang Sengketa PilpresSaldi menambahkan, masih ada satu hari lagi menjelang sidang perdana PHPU Pilpres 2024. Karenanya, perkembangan terkait keikutsertaan Arsul Sani masih terus dipantau.
Read more »