BARU-BARU ini seorang pemimpin agama senior Papua mengatakan kepada saya
, “Orang Papua tenggelam dalam politik sesaat.” Ungkapan itu terlontar ketika kami sedang mencermati hasil keputusan para pemimpin Melanesian Spearhead Group , yang baru-baru ini menolak permintaan keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua .
Pendekatan para pemimpin MSG atas Indonesia cenderung seputar ketakutan Indonesia atas gerakan pemisahan Papua. Kelihatan sekali pendekatan itu menggunakan pedoman yang sama seperti digunakan terhadap Tiongkok, Australia, Jepang, dan Amerika Serikat. Dengan cerdik negara-negara Pasifik tersebut ‘berselancar’ di atas gelombang ombak besar negara-negara adidaya. Mereka berhasil meraih pelatihan dan bantuan militer serta dukungan pembangunan, belum lagi peningkatan kekuatan diplomatiknya di kawasan. Perkembangan ini masih akan berlanjut secara menarik pada tahun-tahun mendatang.Sebagai reaksi atas pemberian status observer bagi ULMWP, pemerintah Indonesia melobi anggota MSG dan berhasil mendapatkan status associated member dari MSG.
Amnesty International mencatat setidaknya 94 kasus pembunuhan di luar hukum terjadi sejak 2018 hingga 2022 yang menewaskan setidaknya 179 warga sipil. Pelakunya ialah aparat TNI, Polri, petugas penjara, dan kekuatan prokemerdekaan bersenjata. Dari jumlah kasus itu, sebanyak 24 kasus pembunuhan di luar hukum berakibat tewasnya 35 anggota TNI. Sebanyak 8 kasus menewaskan 9 anggota Polri dan sebanyak 17 kasus menewaskan 23 anggota kelompok prokemerdekaan Papua.
Pemimpin MSG seperti Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, membenarkan bahwa permasalahan West Papua akan dirujuk ke Forum Kepulauan Pasifik dan menyatakan perlunya kunjungan ke Jakarta dan Paris “untuk mengangkat isu-isu tentang kedaulatan dan hak asasi manusia”. Apa yang terjadi dengan keputusan penolakan ULMWP dari pertemuan pemimpin MSG itu sebenarnya masih akan terus menyediakan ruang perebutan dan pertarungan antara pemerintah Indonesia dan gerakan-gerakan prokemerdekaan di Papua.
Kedua, pergeseran paradigma ini harus melibatkan transformasi dalam cara pandang lembaga-lembaga keamanan dan pertahanan Indonesia atas Papua. Papua dan masyarakatnya harus dilihat sebagai bagian berharga dari proyek nasional Indonesia, bukan sebagai sumber ancaman. Ketiga, Papua perlu dibuka untuk pariwisata, pertukaran budaya, jaringan, dan perdagangan yang adil . Ini semua mensyaratkan pemerintah Indonesia mau secara radikal membuka Papua sebagai jendelanya ke Pasifik.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Relawan Prabowo Sebut Isu HAM soal Penculikan Aktivis 98 Sebagai Penyakit 5 TahunanAries menyebut isu-isu tersebut tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.
Read more »
Isu Sandiaga Ajak PKS-Demokrat Bikin Koalisi Baru, Ganjar: Tidak Ada Cerita ItuSempat mencuat isu Sandiaga akan ajak komunikasi PPP dan Demokrat untuk membentuk koalisi baru di tengah wacana duet Anies-Ganjar. Sandiaga juga sempat beri klarifikasi.
Read more »
Bahlil: Lokasi Pabrik Baru Freeport di Papua Akan DitentukanMenteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mendorong agar PT Freeport Indonesia (PTFI) membangun smelter di Papua.
Read more »
Cak Imin Ngaku Tak Diajak Bahas Nama Baru Koalisi Prabowo: Saya Juga Baru TahuKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku baru tahu soal nama baru koalisi Pilpres 2024 pendukung Prabowo Subianto.
Read more »
Cak Imin Malah Linglung Ditanya Soal Nama Baru Koalisi Pendukung Prabowo: Saya Baru Dikasih TahuCak Imin mengklaim akan melapor terlebih dahulu ke PKB pasca adanya perubahan nama koalisi.
Read more »
Baru Debut di MLS, Lionel Messi Bisa Bantu Inter Miami Bangun Stadion BaruInter Miami memiliki rencana untuk membangun stadion baru dengan nama Miami Freedom Park.
Read more »