Di Iran ada kebijakan yang mewajibkan wanita untuk berjilbab dan mengenakan pakaian yang longgar.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA — Pihak berwenang Iran akan menggunakan kamera di tempat umum untuk memantau pergerakan wanita yang melanggar hukum jilbab negara itu.
Pihak yang mendukung kebijakan berpakaian wajib berargumen bahwa aturan ini merupakan bagian dari nilai-nilai Islam dan adab yang harus dihormati oleh semua orang, termasuk wanita. Apabila seorang wanita teridentifikasi tidak mengenakan jilbab, mereka akan dikirim pesan peringatan yang merinci waktu dan tempat spesifik para perempuan itu telah melanggar hukum.
Menurut Kantor Berita Mizan, media milik pemerintah untuk peradilan Iran, rekaman tersebut menunjukkan, seorang pria mendekati salah satu wanita yang terbuka dan berbicara dengannya sebelum melanjutkan untuk mengambil sebotol yogurt dari toko dan melemparkannya, memukul kepala kedua wanita tersebut.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Iran Pasang CCTV di Tempat Umum untuk Awasi Cara Perempuan BerpakaianJumlah perempuan Iran yang membuka cadar mereka sejak kematian seorang perempuan Kurdi di dalam tahanan polisi moral September lalu semakin banyak.
Read more »
Iran Pasang CCTV di Tempat Umum Untuk Pantau Perempuan yang Tidak Berjilbab |Republika OnlinePemasangan CCTV itu untuk mencegah perlawanan terhadap hukum berjilbab.
Read more »
Iran Pasang Kamera Pengintai, Tangkap Perempuan Tak BerhijabIran pasang kamera untuk mencari perempuan tak berhijab dan menghukum mereka. Simak selengkapnya!
Read more »
ICCA Imbau Dewan Komisioner Selalu Awasi Jalannya Pansel OJKICCA terus memberi dukungan terhadap proses pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK).
Read more »
Sekjen ICCA Mengimbau Dewan Komisaris Awasi Jalannya Pansel OJKSekjen ICCA mendukung DK-OJK dan mengimbau untuk selalu mengawasi jalannya pansel OJK.
Read more »
DPR Awasi Kasus TPPO di Batam, Desak Polisi Usut Tuntas Keterlibatan Aparat 'Nakal' | merdeka.comArsul menyebut, kasus sindikat perdagangan orang ini menjadi kolaborasi antara penegak hukum, polri, Komisi III DPR dan Komisi IX DPR. Arsul menyebut, DPR RI akan terus mengawasi kasus tersebut hingga tuntas.
Read more »