Indonesia Police Wacth (IPW) meminta Bareskrim Polri menolak permintaan penghentian penyidikan kasus dugaan pidana perusahaan tambang batubara PT BEP.
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, mengatakan, meskipun penerapan restorative justice dimungkinkan berdasarkan ketentuan Perpol No. 08 Tahun 2021, namun perdamaian antara pihak yang berperkara dalam kasus PT. BEP yang berujung permintaan penghentian penyidikan itu tak lebih merupakan upaya pengelabuan terhadap lembaga kepolisian.
Dengan mens rea ingin mengamankan hasil kejahatan barang milik negara, berupa batubara yang masih ada di dalam perut bumi untuk dibagi-bagi antar kedua pihak yang notabene adalah sama-sama pelaku kejahatan. "Oleh karena itu, IPW mendesak Bareskrim Polri menolak dengan tegas permintaan penghentian penyidikan, dengan mempertimbangkan adanya kepentingan umum yang lebih luas yang perlu dijaga dalam perkara pidana PT. BEP ini, yang diduga telah merugikan negara sekitar Rp. 8,435 Triliun. Seharusnya iup op PT. BEP dicabut oleh Menteri ESDM RI” ujar Sugeng Teguh Santoso, kepada wartawan di Jakarta.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Ridwan Hisjam mendukung pendapat IPW. Menurutnya, Bareskrim Polri harus mengabaikan permintaan penghentian kasus dugaan pidana PT. BEP, dengan alasan adanya perdamaian antara pelapor dan terlapor.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
IPW Minta Bareskrim Tolak Permintaan SP3 Kasus Tambang BEPBareskrim harus mengabaikan permintaan penghentian kasus dugaan pidana PT BEP, dengan alasan adanya perdamaian antara pelapor dan terlapor.
Read more »
Soal Danyon Brimob Rohil, Polri Tegaskan Tak Ada Aturan 'Setor-setoran'Mabes Polri menegaskan tak ada aturan setoran uang dari bawahan ke atasan di lingkungan Polri.
Read more »
Minta Anggaran OSS Ditambah, Bahlil: Kalau Kecil, Jangan Minta BagusMenteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, meminta kepada Komisi VI DPR RI agar menyetujui penambahan anggaran untuk Online Single Submission (OSS).
Read more »
YLBHI Sebut Pelaporan terhadap Ketua IPW adalah Upaya Membungkam KritikKetua YLBHI Muhammad Isnur, menilai pelaporan ke polisi yang dilakukan sejumlah pihak terhadap Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso bentuk pembungkaman
Read more »
Penerima KJP Plus Harus Dijamin Dapatkan Pekerjaan, Anggota DPRD DKI: Banyak yang MenganggurPenerima KJP Plus Harus Dijamin Dapatkan Pekerjaan, Anggota DPRD DKI: Banyak yang Menganggur TempoMetro
Read more »