Badan Otorita telah menerbitkan surat izin prakarsa proyek (SIPP) kepada 6 investor untuk membangun rumah ASN di IKN.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Badan Otorita telah memberikan Surat Izin Prakarsa Proyek atau letter to proceed kepada 6 investor yang akan menggarap proyek hunian Aparatur Sipil Negara di IKN Nusantara senilai Rp47 triliun.
Berdasarkan catatan Bisnis, 5 perusahaan yang mulai menanamkan modalnya yakni PT Summarecon Agung Tbk. . Perusahaan tersebut akan mulai membangun 6 menara rumah susun senilai Rp1,67 triliun. "Ini sudah hampir Rp50 triliun [dari KPBU] nilai investasinya untuk perumahan saja. Iya, sekitar Rp47 triliun [dari 6 perusahaan]," ujarnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Otorita: 6 Perusahaan Bangun Rumah ASN di IKN Senilai Rp47 TriliunBadan Otorita menyatakan ada 6 perusahaan yang ikut membangun rumah ASN di IKN senilai Rp47 Triliun.
Read more »
Badan Otorita: 167 Investor Sampaikan Minat Investasi di IKNBadan Otorita menerima 167 surat minat atau letter of interest (LoI) untuk investasi di proyek IKN.
Read more »
Otorita IKN Targetkan Pembangunan IKN Capai 1.700 Hektare hingga 2024Otorita IKN menargetkan pembangunan IKN Nusantara tahap pertama yaitu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan mencakup lahan seluas 1.700 hektare.
Read more »
Pengusaha Jepang Tinjau Proyek IKN, Otorita: Ini Sinyal BaikOtorita Ibu Kota Nusantara menilai kunjungan sejumlah investor asal Jepang ke IKN pada Sabtu (1/4/2023) sebagai sebuah sinyal baik untuk pembangunan IKN.
Read more »
Rapat DPR, Kepala Otorita Ungkap Proses Pelepasan 36 Ribu Ha Lahan di IKNKepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan progres pertanahan dan tata ruang kepada Komisi II DPR RI. Dibutuhkan 256 ribu hektare untuk pembangunan IKN.
Read more »
Wakil Otorita Bantah Banjir di Wilayah IKN Lantaran Ada Pembangunan'Banjir ini banjir laten, tadi beberapa anggota DPR juga ada yang dari Kalimantan menyampaikan bahwa dari tahun 1970-an itu banjir karena itu dataran rendah,'
Read more »