Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan impor KRL bekas Jepang tidak direkomendasikan. Ini sederet temuannya.
tidak direkomendasikan untuk dilakukan oleh PT KCI. Sebelumnya, PT KCI meminta izin impor kereta bekas untuk menggantikan beberapa armada keretanya yang bakal 'pensiun' dalam waktu dekat.
Pertama, rencana impor KRL bekas dinilai tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional. Seto mengungkapkan dalam aturan di Kementerian Perhubungan, pengadaan KRL harus memenuhi spesifikasi teknis berupa pengutamaan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian menurutnya Kementerian Perdagangan juga sudah menolak permohonan impor KRL bekas dengan alasan tegas fokus pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ini Bocoran Audit BPKP yang Tak Rekomendasikan Impor KRL Bekas JepangAnggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkapkan telah mendapat sejumlah bocoran informasi terkait hasil audit BPKP. Intip di sini.
Read more »
Ada Kabar BPKP Tak Rekomendasikan Impor KRL Bekas Jepang, Ini BocorannyaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan audit terhadap rencana pembelian kereta bekas dari Jepang. Begini bocorannya.
Read more »
BPKP Selesai Audit KRL Bekas Jepang, Jadi Impor?Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaku telah selesai melakukan reviu rencana impor KRL bekas Jepang.
Read more »
Andre Rosiade Dengar Kabar BPKP Tak Rekomendasikan Impor KRL Bekas JepangAnggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkapkan telah mendengar hasil reviu BPKP soal rencana impor KRL bekas Jepang.
Read more »
BPKP Kelar Audit Rencana Impor KRL Bekas, Ini Kata Wamen BUMNBPKP telah merampungkan audit atas rencana impor kereta bekas dari Jepang.
Read more »
BPKP Rampungkan Audit Rencana Impor KRL Bekas, Jadi Impor?Polemik rencana impor KRL bekas oleh KCI Commuter ditengahi Menko Marves Luhut Pandjaitan yang memerintahkan adanya audit sebelum realisasi kebijakan.
Read more »