Jokowi menjelaskan alasan pemerintah impor beras 2 juta ton di tengah panen raya.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui impor beras 2 juta ton sampai akhir 2023. Impor beras itu mendapat kritik karena volumenya mencapai jutaan ton dan dilakukan di tengah musim panen raya sehingga berpotensi menurunkan harga jual beras petani. Presiden Jokowi menjelaskan alasan pemerintah tetap melakukan impor beras 2 juta ton tersebut.
'Sesuai hal tersebut, kami menugaskan Perum Bulog untuk tetap mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri, terutama selama masa panen raya Maret-Mei 2023' ujar Arief dalam surat tersebut.Sementara pertengahan Februari lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah melapor ke Jokowi bahwa mulai Februari hingga Maret, proses panen raya sudah berlangsung di semua daerah.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Legislator Tolak Impor 2 Juta Ton Beras untuk Pemenuhan CBPSaat ini neraca komoditas beras masih surplus. Juga, alasan impor beras karena Bulog tidak dapat membeli beras di Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tidak dapat diterima olehnya.
Read more »
Presiden: Impor Beras Dua Juta Ton untuk Antisipasi Kemarau PanjangPemerintah memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak dua juta ton pada tahun ini untuk mengantisipasi terjadinya kemarau panjang yang berimbas pada produksi padi nasional.
Read more »
Jokowi Buka Suara Perintahkan Impor Beras, RI Darurat Pangan?Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal perintah impor beras ke Bulog 2 juta ton. Apakah RI lagi darurat pangan?
Read more »
MPR Kecam Rencana Bulog Impor 500 Ribu Ton Beras Saat Petani Panen RayaKetua MPR RI Bambang Soesatyo mengecam rencana Bulog mengimpor 500 ribu ton beras untuk bantuan sosial (Bamsos). Padahal saat ini para petani di Tanah Air sedang panen raya.
Read more »
BPKP Rampungkan Audit Rencana Impor KRL Bekas, Jadi Impor?Polemik rencana impor KRL bekas oleh KCI Commuter ditengahi Menko Marves Luhut Pandjaitan yang memerintahkan adanya audit sebelum realisasi kebijakan.
Read more »
Impor kereta: Kementerian Luhut 'tidak merekomendasikan' impor KRL bekas dari Jepang - BBC News IndonesiaPemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, menyatakan 'tidak merekomendasikan' impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang - mengikuti anjuran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Apa alasan yang melandasinya?
Read more »