Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Adib Khumaidi, Sp.Ot, menjelaskan saat ini belum ada urgensi untuk menyusun RUU Omnibus Law Kesehatan.
RANCANGAN Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan disahkan sebagai inisiatif DPR pada Februari 2023. Selanjutnya, RUU ini akan memasuki tahapan pembahasan di DPR dengan melibatkan perwakilan pemerintah yang ditunjuk oleh presiden.
Terdapat berbagai isu yang rencananya diatur dalam RUU Omnibus Kesehatan, termasuk isu di sektor kedokteran, keperawatan, kebidanan, sistem jaminan sosial nasional , kefarmasian, dan kekarantinaan kesehatan. Selain isu tersebut, menariknya RUU ini juga akan mengatur mengenai penanganan zat adiktif. Pada RUU tersebut, produk tembakau atau rokok dimasukkan dalam satu kategori yang sama sebagai zat adiktif bersama dengan produk lain seperti narkotika, psikotropika, dan minuman beralkohol.
Dalam perjalanannya, RUU tersebut menuai banyak kritik dan penolakan dari berbagai pihak di sektor kesehatan. Misalnya, RUU ini didemo oleh ratusan dokter dan organisasi profesi kesehatan.
Adib juga memandang bahwa draf RUU Omnibus Law Kesehatan sangat problematik. Salah satunya terkait dengan sanksi pidana praktik kedokteran. Padahal, sanksi ini dihapuskan sebelumnya melalui keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2007. Dengan masih diaturnya sanksi pidana praktik kedokteran, ini memunculkan potensi defensive medicine yang berpotensi meningkatkan biaya kesehatan.
"Yang jadi masalah ada distribusi yang tidak merata. Distribusinya masih banyak berpusat di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, mungkin sebagian Jabodetabek, termasuk Tangerang, Bekasi, dan sebagainya. Distribusinya masih terkonsentrasi di situ," tutup Adib.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU PPRT Resmi Menjadi Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPRRancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT resmi menjadi RUU usul inisiatif DPR.
Read more »
Puan Tetapkan RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif DPRRUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas di 2023
Read more »
Mandek 19 Tahun, Pembahasan RUU PPRT jadi Undang-undang DilanjutSetelah disahkan di rapat paripurna DPR, RUU PPRT akan dibahas bersama DPR dan pemerintah, untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang.
Read more »
KSP Sambut Positif RUU PPRT Menjadi RUU Inisiatif DPRKepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pengesahan itu menandai babak baru dalam perjalanan panjang RUU PPRT yang sudah bergulir selama 19 tahun sejak 2004.
Read more »
Akhirnya, RUU PPRT Jadi RUU Inisiatif DPRSetelah menanti sekitar 19 tahun, akhir RUU PPRT ditetapkan DPR menjadi RUU Inisiatif DPR. Para PRT berharap proses selanjutnya hingga pengesahan UU diharapkan tidak selama penantian PRT yang terjadi selama ini., Dikbud AdadiKompas
Read more »
Massa Buruh Unjuk Rasa di Kemenaker, Jalan Gatot Subroto Macet |Republika OnlineBuruh tolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2022.
Read more »