Hutama Karya membutuhkan modal membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Palembang-Betung.
PT Hutama Karya kembali meminta kucuran dana Penyertaan Modal Negara sebesar Rp 1 triliun di tahun 2024 ini. Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Palembang-Betung.
', melanjutkan pengusahaan jalan tol ruas Palembang-Betung. Ketiga, meningkatkan konektivitas backbone Jalan Tol Trans Sumatera dari Bakauheni hingga Jambi,' ucapnya. Ruas Palembang-Betung merupakan bagian dari JTTS ruas Kayu Agung-Palembang-Betung yang ditargetkan rampung pada paruh pertama 2025 mendatang.
Jalan Tol Jalan Tol Trans Sumatera PMN Penyertaan Modal Negara
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Cetak Laba Bersih Rp 1,8 Triliun, Hutama Karya Jadi BUMN Infrastruktur Terbaik di Indonesia dan 183 AsiaPT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) berhasil masuk dalam peringkat ke-183 dalam pemeringkatan bergengsi ini.
Read more »
Hutama Karya Buka Suara Soal Kasus Korupsi di Jalan Tol Trans SumateraHutama Karya (persero) buka suara mengenai kasus korupsi proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang sedang disidik KPK.
Read more »
Eks Pejabat Hutama Karya Terlibat Korupsi Tanah di Lampung, Buat Proyek Jalan Tol Trans Sumatera?Namun, manajemen Hutama Karya membantah korupsi itu bkan untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Read more »
Hutama Karya targetkan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I selesai 2024PT Hutama Karya (Persero) menargetkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I dan sebagian Tahap II selesai pada 2024. "Sampai dengan 25 Juni ...
Read more »
KPK Periksa Dirut Hutama Karya, Kasus Korupsi Lahan Jalan Tol SumatraAli mengatakan ada dugaan kerugian negara akibat proses pengadaan lahan ini.
Read more »
KPK Panggil Dirut Hutama Karya soal Korupsi Lahan Jalan Tol Trans SumateraDirektur Utama (Dirut) PT Hutama Karya (HK) Persero, Budi Harto dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan
Read more »