GONJANG-GANJING tentang Presiden Joko Widodo menyatakan presiden boleh memihak dan berkampanye berbuntut panjang Kritik hingga kecaman datang dari berbagai kalangan
GONJANG-GANJING tentang Presiden Joko Widodo menyatakan presiden boleh memihak dan berkampanye berbuntut panjang. Kritik hingga kecaman datang dari berbagai kalangan. Bahkan, salah satu organisasi masyarakat terbesar di Tanah Air, PP Muhammadiyah, sampai mengeluarkan pernyataan resmi meminta Presiden Jokowi mencabut pernyataan itu.
Pernyataan Presiden Jokowi menimbulkan kekikukan dalam proses demokrasi dan bernegara. Aturan presiden boleh berkampanye seperti yang tercantum dalam Pasal 281 Undang-Undang Pemilu untuk menghormati hak politik warga negara, termasuk kepala negara. Alih-alih menjalankan hak politik, yang lebih menonjol dari keberpihakan Jokowi ialah nepotisme. Kita tahu nepotisme merupakan saudara kandung korupsi, kakak adik dengan kolusi. Tergolong nepotisme karena kelakuan Presiden Jokowi tampak jelas untuk kemenangan Gibran, sang putra sulung.
Kita juga perlu menekankan, belum adanya norma yang jelas yang membatasi perilaku presiden, bukan berarti kepala negara bisa leluasa membengkok-bengkokkan dan menabrak aturan. Dalam hal keberpihakan dan hak berkampanye, Presiden Jokowi harus ingat hal itu sebetulnya sudah dibatasi rambu-rambu. PRINSIP jujur dan adil alias jurdil sebagai ruh pesta demokrasi yang demokratis dalam pemilu kali ini menghadapi tantangan luar biasa berat.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/647001/muhammadiyah-desak-presiden-jokowi-cabut-pernyataannyaJokowi menyebut bahwa presiden dan menteri boleh kampanye boleh berpihak Muhammadiyah merespons hal itu
Read more »
Presiden dan Wakil Presiden Boleh Melaksanakan Kampanye untuk Pasangan Calon TertentuApakah presiden dan/atau wakil presiden boleh melaksanakan kampanye untuk pasangan calon tertentu dalam pemilu presiden dan wakil presiden? Secara hukum, dengan merujuk Pasal 299 UU Pemilu, jawabannya sudah sangat jelas, presiden atau wakil presiden boleh atau berhak melaksanakan kampanye. Hanya saja, jawaban tentu tidak hanya sampai di sana, tetapi mesti sampai pada jawaban bagaimana seharusnya jika presiden atau wakil presiden melaksanakan kampanye. Terkait dengan hal itu, terdapat sejumlah norma sebagai kerangka hukum kampanye yang mesti diperhatikan dan dipatuhi, khusus oleh presiden atau wakil presiden Pertama, status presiden atau wakil presiden sebagai anggota atau bukan anggota partai politik mesti menjadi perhatian. Apabila presiden atau wakil presiden merupakan anggota partai politik, yang bersangkutan berhak melaksanakan kampanye untuk partainya atau calon presiden/wakil presiden yang diusung parpolnya tanpa syarat
Read more »
https://mediaindonesia.com/internasional/647052/israel-gempur-dua-rumah-sakit-khan-yunis-hingga-sulit-beroperasiDi Khan Yunis kota terbesar di selatan Gaza dua rumah sakit utama hampir tidak berfungsi karena pengeboman yang tiada henti dan ribuan orang yang membutuhkan
Read more »
https://mediaindonesia.com/nusantara/647031/penjelasan-bayi-lahir-kecil-akibat-ibu-hirup-asap-rokokBahaya rokok dan paparan asap rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok Rokok dan asap rokok juga sangat berbahaya bagi janin dan ibu hamil
Read more »
https://mediaindonesia.com/internasional/646979/as-serang-houthi-di-yaman-menyusul-sergapan-terhadap-kapal-tanker-inggrisPasukan AS menyerang Houthi yang sebelumnya menembaki kapal tanker Inggris di Teluk Aden
Read more »
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3379-jauhkan-bansos-dari-akrobat-politikBANTUAN sosial atau bansos ibaratroller coaster penuh aksi akrobatik
Read more »